RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilakukan secara langsung perlu dikaji ulang karena telah banyak "memakan korban", yaitu banyak kepala daerah tersangkut kasus korupsi.

 

"Kita tak boleh takut dan malu dalam memperbaiki sistem yang ada," ujar Bamsoet, di Jakarta saat menghadiri acara 'KPK Mendengar' dan sekaligus Penyampaian Laporan Tahunan KPK 2017, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (12/3/2018).

 

Politisi Partai Golkar itu menilai, sistem pilkada langsung penuh dengan politik transaksional. "Kami di DPR banyak menerima masukan dan laporan tentang sistem pilkada langsung yang telah banyak memakan korban ini," ujarnya dengan nada prihatin.

 

Pilkada langsung banyak dampaknya terhadap korupsi maupun kondisi sosial bangsa. "Apakah memang pilkada langsung lebih banyak manfaatnya bagi bangsa ini atau sebaliknya. Lebih banyak mudharat daripada manfaatnya," katanya mempertanyakan.

 

Menurut Bamsoet, begitu dia akrab disapa, banyak pihak yang menilai, penerapan Pilkada melalui DPRD akan mempersempit ruang korupsi dan mempermudah dalam melakukan pengawasan.

 

Karena itu, dia minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kajian tentang pilkada langsung dan dampaknya terhadap korupsi maupun kondisi sosial bangsa. 

 

"Apakah memang Pilkada Langsung lebih banyak manfaatnya bagi bangsa ini atau sebaliknya. Lebih banyak mudharat daripada manfaatnya," ujarnya.

 

Dikatakan, jika pilkada dilakukan oleh DPRD maka akan mempersempit ruang  pratik politik uang dan lebih mudah mengawasinya.

 

"Saya rasa KPK akan mudah mengawasi pemilihan Pilkada melalui DPRD. Kita tidak ingin bangsa ini terus berkubang dalam lingkaran korupsi. Sistemnya harus diperbaiki dengan meningkatkan tindakan pencegahan dan pengawasan," ujar Bamsoet.

 

Di sisi lain, Bamsoet meminta KPK lebih mengedepankan tindakan pencegahan dibanding penindakan. Dengan meningkatkan tindakan pencegahan dan pengawasan, KPK akan semakin dipercaya publik, serta dapat meninggalkan legacy yang besar bagi bangsa dan negara. 

 

"KPK harus terus meningkatkan profesionalitas dan transparansi, berdasarkan sistem dan standar yang baku, serta ditopang manajemen dengan kaidah good governance," kata Bamsoet

 

Dia juga menyampaikan, DPR tanpa ragu akan terus mendukung keberadaan KPK agar bisa bekerja secara profesional.

 

"Komitmen saya sebagai Ketua DPR RI, saya ingin KPK semakin kuat dan profesional. Pekerjaan KPK belum selesai. Apalagi dengan modus korupsi yang lebih canggih serta semakin masif. DPR akan selalu mendukung penguatan KPK, baik dari segi legislasi maupun anggaran," ujar Bamsoet.

 

Terakhir Bamsoet menyampaikan, agar kegiatan 'KPK Mendengar' dijadikan kegiatan rutin dan dilaksanakan secara berkala. Tak hanya melibatkan pimpinan lembaga negara, melainkan juga unsur masyarakat. Agar masyarakat bisa menjadi bagian dari pencegahan dan pemberantasan korupsi.

 

"Kegiatan KPK Mendengar yang dilaksanakan hari ini menjadi bukti bahwa KPK tak menutup diri terhadap saran, masukan, ataupun kritik dari berbagai pihak. Saya yakin semua saran maupun kritik sama sekali tak bertujuan melemahkan, melainkan justru memperkuat KPK," pungkas Bamsoet. 

 

Hadir dalam acara tersebut sejumlah pimpinan lembaga negara, antara lain Ketua Mahkamah Konstitusi Arif Hidayat, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Ketua Ombudman Amzulian Rifai, Ketua Komisi III DPR RI Kahar Muzakir, Wakil Ketua Mahkamah Agung Syafrifuddin, Sekjen Komisi Yudisial Danang Wijayanto, Sekjen Komnas HAM Tasdiyanto, Kabareskrim Mabes Polri Komjen (Pol) Ari Dono Sukmanto, Jampidsus Adi Toegarisman serta sejumlah tamu undangan lain. 

 

Reporter:  Syafril Amir

Editor:  Rico Mardianto