RIAUMANDIRI.CO, TEMBILAHAN - Hingga saat ini, solusi penyelesaian biaya operasi Yusniati, masyarakat tak mampu di Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir yang menjalani operasi pasca-melahirkan, masih belum menemui titik terang. Kendati sudah diperbolehkan pulang oleh pihak RSUD Tembilahan, namun keluarga itu masih harus membayar sejumlah uang perawatan yang tersisa.

 

"Alhamdulillah, permohonan bantuan yang kami ajukan di Baznas Kabupaten Inhil tadi sudah kami terima. Kami sangat berterima kasih sudah dibantu, namun untuk melunasi total biaya operasi masih kurang 4 jutaan lagi," ungkap Saripudin, suami Yusniati, Kamis (25/1/2018). 

 

Untungnya, kata Saripudin yang sehari-hari sebagai pedagang cilok ini, pihak rumah sakit turut membantu dan mengerti kesulitan yang ia alami. Sehingga pelunasan biaya operasi tersebut tak ada batasan waktu. 

 

"Saya juga berterima kasih kepada RSUD Tembilahan yang dari awal mengerti kesulitan kami. Kami diizinkan pulang, dan tidak ada desakan sama sekali dari mereka," ujar dia.

 

Menanggapi hal ini, Arbain selaku Ketua Pemuda LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Indragiri Hilir menyayangkan atas apa yang dialami Saripudin. 

 

Pria kelahiran asli Kecamatan Tembilahan ini, meminta pemerintah daerah dan wakil rakyat harus segera bertindak cepat, untuk mencarikan solusi dan mengatasi persoalan tersebut.

 

"Jaminan Kesehatan masyarakat miskin merupakan tanggung jawab para pemangku amanah. Jadi kita minta wakil rakyat, khususnya Komisi IV DPRD Inhil dan Pemda Inhil, untuk segera mengambil tindakan dan jalan keluar terkait masalah ini," ujarnya.

 

Lebih lanjut ia juga menyinggung mengenai aturan yang menyebutkan bahwa penjaminan pelayanan jika sudah lewat dari 3 x 24 jam, setelah pasien masuk ke rumah sakit tak dapat dijamin lagi pelayanan kesehatannya. "Ada tidak sosialisasinya kepada masyarakat terkait aturan itu," celetuknya

 

Selain itu ia juga mempertanyakan kenapa hingga kini masih ada masyarakat miskin atau tidak mampu di Kabupaten Inhil yang belum tercover BPJS Kesehatan sebagai penerima bantuan iuran.

 

"Padahal kuota yang tersedia untuk jaminan kesehatan masyarakat miskin, baik itu dari dan Pusat maupun Pemkab Inhil serta Provinsi Riau, katanya sudah begitu besar yakni lebih dari 50 persen masyarakat daerah yang memiliki julukan hamparan kelapa dunia," tanya dia.

 

"Informasi terakhir yang saya tau, hingga bulan November tahun lalu, rekomendasi yang dikeluarkan Dinsos Inhil untuk peserta BPJS Kesehatan bagi masyarakat tak mampu saja sudah sekitar 5 ribu jiwa. Itu diluar kuota yang dijamin oleh Pusat dan APBD (Inhil-Riau) yakni sekitar 300 ribu jiwa. Kan aneh, kok masyarakat miskin di Inhil sebegitu banyaknya, " tambah Arbain dengan kesal.

 

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah daerah melalui Dinas Sosial Inhil benar-benar mendata kembali masyarakat miskin. Ini juga katanya, agar iuran yang dikeluarkan pemerintah tepat sasaran.

 

Reporter: Ramli Agus

Editor: Nandra F Piliang