RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR Fadli Zon mengharapkan kasus persekusi terhadap penceramah agama seperti yang dilakukan terhadap Ustaz Abdul Somad di Bali beberapa waktu lalu jangan terulang lagi.

 

“Penganut agama manapun dan dari pihak manapun itu tidak boleh berlaku demikian. Karena ini bisa memicu potensi konflik yang besar," kata Fadli Zon, Rabu (13/12/2017), menanggapi atas kasus persekusi yang dialami Ustaz Somad.

 

Dia berharap jangan kasus persekusi terhadap Ustaz Somad diprovokasi yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Saya kira kalau bisa diredam ya diredam. Tetapi jangan sampai terulang kembali," kata Fadli Zon.

 

Menurut Fadli Zon, kasus tersebut lebih bagus diserahkan kepada aparat penegak hukum  dan jangan melakukan penghakiman sendiri. "Lebih baik diserahkan kepada aparat hukum, mengingat masalah SARA merupakan masalah yang sangat sensitif, sehingga masyarakat diminta bertindak hati-hati," katanya.

 

Lebih lanjut,Fadli juga mengharapkan langkah proaktif aparat penegak hukum dalam mengantisipasi persoalan tersebut, salah satunya dengan mencekal berita-berita palsu atau hoax yang kerap disebarkan melalui jejaring media sosial dan instant messenger lainnya. 

 

“Misalnya ketika beredarnya berita-berita melalui WAG (Whatsapp Grop), yang tidak benar mungkin bisa diantisipasi, sehingga beredarnya tidak luas dan menimbulkan komplikasi. Karena kalau beritanya itu sudah provokatif dan salah, orang salah paham dan kesalahpahaman itu bisa menjadi bola salju. Jadi harusnya bisa dicegah sejak dini ketika berita-berita itu masih bersifat rumor,” ungkapnya.

 

Secara terpisah, Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan yakin persekusi yang dilakukan sejumlah warga terhadap Ustaz Abdul Somad dalam safari dakwahnya di Bali pekan lalu bukan dilakukan masyarakat Pulau Dewata itu.

 

“Saya tidak yakin penolakan ustaz Abdul Somad itu dilakukan masyarakat Bali. Saya banyak punya teman orang Bali. Mereka baik-baik kok. Jadi, penolakan tersebut bukan dilakukan orang Bali, melainkan oknum atau segelintir orang di Bali,” kata Zulkifli usai membuka Simposium Nasional ‘Pembangunan Negara Kesejahteraan Pancasila Visi 2045’ di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/12/2017).

 

Yang dilakukan oknum tak bertanggungjawab sama saja artinya dengan mencoreng nama baik masyarakat Bali. “Karena itu, kasus ini harus diusut tuntas agar kejadian serupa tak terulang. Saya minta aparat penegak hukum mengusutnya dan mengadili pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Tidak boleh di negara yang beridiologi Pancasila hal seperti itu terjadi. Saya yakin, itu dilakukan oknum, bukan masyarakat Bali,” ulang Zulkifli.

 

Selain itu, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut meminta agar keamanan harus adil dalam menegakan hukum sehingga tidak membuat proses hukumnya tidak berdampak kepada gejolak publik yang merasa tidak puas akibat proses hukum berat sebelah.

 

Wakil rakyat dari Dapil Provinsi Lampung tersebut juga meminta agar elite, kelompok lain atau elite politik tidak memanas-manasi situasi untuk mendapat 

keuntungan dari kondisi demikian.

 

“Ya, sudahlah. Kepada aparat penegak hukum saya minta untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Masyarakat dan elite juga saya minta untuk mendinginkan suasana. Dan, kejadian serupa tidak boleh terulang di mana saja di wilayah Indonesia,” katanya. ***

 

 

Reporter : Syafril Amir

Editor      : Mohd Moralis