Riau

Bupati Meranti Tuding Ada Pihak yang 'Mengompori' Terkait Gaji Guru Madrasah

Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan Saat Memberi Keterangan Kepada Wartawan (Foto: RMC/Azwin)
SELATPANJANG (RIAUMANDIRI.co) - Aksi demonstrasi yang menuntut pembayaran dan realisasi gaji guru honorer madrasah, beasiswa, dan dana desa akan digelar di kantor Bupati Kepulauan Meranti. Aksi gabungan LSM, mahasiswa, dan persatuan guru madrasah tersebut direncanakan pada 13 Juli mendatang.
 
Menanggapi hal itu bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan, menegaskan, bahwa hal tersebut sudah diantisipasinya. Dia beranggapan dan sangat menyayangkan bahwa persoalan ini sengaja dibesar- besarkan dan dipolitisir oleh pihak tertentu.
 
"Kemaren persatuan guru madrasah ini sudah menghadap kepada saya, mereka menyatakan bahwa mereka tidak ada kaitannya dengan aksi demo yang akan dilakukan, dan mereka juga mengatakan tidak ada kaitannya dengan komentar anggota DPRD di Medsos, itu hanya kepentingan pribadi saja," kata Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan, kepada Wartawan, Rabu (5/7/2017).
 
Irwan menjelaskan bahwa pada prinsipnya, ribuan guru madrasah tersebut mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah daerah.
 
"Mereka menyadari betul bahwa bantuan untuk guru madrasah itu hanya dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan tidak dilakukan daerah lain. Mereka juga memahami kondisi keuangan daerah saat ini yang tidak memungkinkan membayar honorer mereka. Mereka juga menyatakan tidak ada kaitan dengan tokoh politik yang menurut mereka cenderung memanfaatkan kondisi," ungkap Irwan.
 
Saat ini pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti meminta kepada Kementerian Agama (Kemenag) untuk menata dan memverifikasi kembali data guru madrasah yang mendapatkan bantuan hibah dari Pemkab Kepulauan Meranti, karena selama ini terjadi penggelembungan jumlah tenaga guru madrasah yang tidak sesuai dengan angka di lapangan.
 
"Pemerintah daerah sudah meminta kepada Kemenag untuk menata dan memverifikasi kembali madrasah yang kita bantu. Berdasarkan audit yang kita lakukan ternyata proporsi antara guru dan anak didik tidak seimbang, dimana jumlah guru hampir sama dibandingkan dengan siswa yang diajarkan. Ini memunculkan indikasi bahwa sebetulnya bantuan yang kita salurkan tidak proposional," kata Irwan.
 
Bupati mengatakan bahwa untuk membayarkan gaji guru honorer madrasah, pemkab Kepulauan Meranti harus menggontorkan dana sebesar Rp32 miliar per tahunnya.
 
"Perlu diketahui, sebanyak Rp32 miliar kita anggarkan untuk membantu guru madrasah. Kalau ada kelompok masyarakat yang bertanya, dana sebesar ini bisa digunakan untuk membangun jalan dan pelabuhan. Namun kita sadar betul bahwa pembinaan agama ini sangat penting, makanya kita alokasikan, tolong dipahami, jangan dipersoalkan. Kalau dipersoalkan kita akan mengikuti aturan saja, ini bukan kewajiban pemda, tapi kewajiban kemenag," kata Irwan.
 
Reporter: Azwin Naem
Editor: Nandra F Piliang


Loading...

[Ikuti Riaumandiri.co Melalui Sosial Media]






Loading...

Tulis Komentar