PEKANBARU (riaumandiri.co)- Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu bertekad menjadikan Provinsi Riau sebagai barometer penegakan hukum di bidang Kehutanan dan Perkebunan di Indonesia. Karena itu Pekat IB bertekad menghadirkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Ketua KPK dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup ke Pekanbaru.

 

Hal ini ditegaskan Ketua Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Pekat IB) DPW Provinsi Riau, Dr Ahmad Krinein,didampingi Wakil Ketua Bidang OKK, Ir Robert Hendriko, Wakil Ketua Bidang Politik Bosran Efendi Koto dan lainnya, Senin (9/1). Dikatakannya, tiga pejabat tinggi negara tersebut akan hadir pada Seminar yang akan dilaksanakan bersempena dengan pelantikan pengurus Pekat IB DPW Provinsi Riau, tanggal 4 Februari mendatang.

 

Lebih lanjut ditambahkan Robert Hendriko, yang juga dipercaya sebagai ketua panitia kegiatan, diambilnya tema Kehutanan pada kegiatan seminar tersebut karena Pekat IB melihat persoalan di Riau sangat kompleks. Terutama persoalan Kehutanan dan perkebunan. "Kita melihat penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan Kehutanan dan perkebunan ini masih setengah hati dilakukan oleh penegak hukum di Riau. Padahal dari kedua sektor ini penerimaan negara mencapai triliunan," ujarnya

 

"Karena itu kita ingin menghadirkan Kapolri, Ketua KPK dan Menteri KLH ke Riau untuk melihat langsung penegakan hukum sektor kehutanan dan perkebunan ini dan ikut memberikan perhatiannya untuk menyelesaikannya Kita ingin Provinsi Riau nantinya menjadi barometer penegakan hukum di tanah air," ujarnya.

 

Untuk menghadirkan ketiga pejabat tinggi negara ini menurut Robert, pihaknya telah berkoordinasi dengan DPP Pekat IB. "Keluarga besar Pekat dari keluarga Polri, TNi AD, Lemhanas dan lainnya, sehingga kita optimis ketiga pimpinan lembaga negara tersebut bersedia bersama-sama dengan Pekat IB membantu pemerintah memberikan sosialisasi mengenai kehutanan dan perkebunan tersebut.

 

Sementara mengenai dana kegiatan menurut Robert, murni dari swadaya anggota Pekat IB, tanpa membebani Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/ kota di Provinsi Riau.

 

"Kita tidak ingin ada imej negatif pada Pekat IB ini dengan belum apa-apa sudah cerita soal proposal. Kita swadaya sendiri. Saya bergabung di

Pekat IB ini juga ingin menghilangkan imej negatif bahwa Pekat IB tidak seperti beberapa Ormas yang identik dengan premanisme dan hal+hal negatif yang meresahkan masyarakat" ujarnya.

 

Bahakan ia bertekad menjadikan Pekat IB di Riau nantinya menjadi salah satu Ormas yang dicintai dan sesuai dengan harapan masyarakat Riau.