SELATPANJANG (RIAUMANDIRI.co)- Puluhan guru honor Madrasah di Kepulauan Meranti, Selasa (25/10) mendatangi Kantor Kementerian Agama Jalan Dorak, Selatpanjang, Riau. Mereka mempertanyakan terkait hak-hak mereka yang sudah 8 bulan (Maret-Oktober, red) belum juga diterima.

Pantauan, puluhan guru honor ini diterima langsung oleh Kasubbag TU Sulman dan Kasi Pendidikan H Fendi di Aula Kantor Kemenag Kepulauan Meranti.
Kata M Mansur, seorang honorer di Selatpanjang, kedatangan mereka ke Kemenag untuk meminta kejelasan terhadap honor yang tak kunjung diterima. Malah mereka mendapat kabar, bahwa anggaran untuk membayar hak mereka bakal dikurangi dampak dari rasionalisasi.

"Bahkan, info yang kami terima anggaran itu akan hangus kalau tidak dibayar Pemda, apabila APBD tidak mencukupi. Isu ini akan membuat mental guru-guru honor madrasah akan down dan merasa tidak nyaman mengajar," kata M Mansur dihadapan H Fendi, Sulman, dan puluhan guru lainnya.

"Makanya, kita hadir di sini untuk mendesak. Sebentar lagi paripurna, kita ada orangtua, yaitu Kemenag, tolonglah berusaha atas keluhan guru-guru madrasah," harap M Mansur.

Disampaikan Kaharuddin, seorang guru MDTA Al-Hidayah Teluk Ketapang, Kecamatan Pulau Merbau, mereka di sana merasakan keresahan. Dimana, mengajar tanpa ada kepastian ini bak makan buah simalakama. Katanya, jika terus mengajar, sementara hak tidak jelas akan dapat atau tidak. Kalau tidak mengajar, mereka akan dimarahi wali murid, karena menganggap guru madrasah hanya mau gaji saja.

"Kalau ada kepastian, bisa dijelaskan ke kami sehingga tidak akan timbul masalah ini. Karena tidak ada kejelasan, kami tanya sana sini dan akhirnya timbul fitnah, timbul dosa, itu yang tidak kita inginkan," kata Khairuddin pula.

Menanggapi ini, H Fendi mengaku, telah berkoordinasi baik ke pemerintah maupun hearing dengan legislatif.

Dijelaskan H Fendi, keterlambatan pembayaran hak untuk 3.115 guru honor madrasah ini lantaran dana hibah belum ditransfer ke Kemenag. Hal ini dimaklumi dengan kondisi keuangan daerah yang memperihatinkan.

H Fendi juga sempat menjelaskan tahun 2015 lalu, hak guru honor madrasah ini dibayar full. Itu karena tahun lalu anggarannya murni masuk di Kesra sebagai kegiatan tunjangan kesejahteraan guru. Namun, akhirnya itu jadi temuan lantaran guru yang menerima honor hanya mengantongi SK dari Yayasan, bukan ditandatangani Bupati.

"Supaya bapak ibuk tetap dapat hak, maka tahun ini dijadikanlah hibah ke Kementerian Agama. Permasalahan timbul, ketika terjadi devisit anggaran," kata H Fendi menjelaskan terkait keterlambatan pembayaran hak-hak guru honor madrasah ini.

Waktu itu, diakui H Fendi juga, Dispenda menyarankan agar masalah guru honor madrasah ini (kejelasan status honor madrasah, red), hendaklah dijadikan Perda atau Perbup. Kalau Perda atau Perbup itu tercipta, maka guru honor madrasah ini akan mengantongi SK yang ditandatangani Bupati.

"Saya sudah mengantongi berkas Perda yang dimaksud dari dua kabupaten di Riau. Nanti berkas ini kita pelajari dan konsultasikan ke DPRD untuk dibuat di Kepulauan Meranti," aku H Fendi.

Disinggung terkait besaran anggaran yang harus dikeluarkan Pemda untuk 3.115 guru honor madrasah setiap bulan, H Fendi menjelaskan setidaknya dipersiapkan Rp2,2 miliar (perbulan). Untuk tahun 2016 baru dikeluarkan Rp4,4 miliar, guna membayar hak guru honor Bulan Januari dan Februari.

Ditemui usai pertemuan dengan pihak Kemenag, M Mansur mewakili puluhan guru honorer mengatakan setelah ini mereka akan melayangkan surat hearing ke DPRD Meranti. Jika belum juga ditemui titik terang, mereka berencana akan menggelar aksi dan menemui Bupati Kepulauan Meranti.

"Kita mengedapankan etik, pertama ke kemenag, kalau tidak memuaskan kita akan ke DPRD. Kalau tidak juga memuaskan, mungkin aksi langsung dengan menemui Bupati," kata M Mansur. (gor/ivi)