SOLO (HR)-Presiden Joko Widodo kemungkinan besar akan membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Indikasi itu semakin kuat setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menyatakan mendukung kebijakan yang akan diambil Presiden Jokowi terkait Budi.

Rumor yang beredar selama ini menyebutkan, Presiden Jokowi mengalami tekanan untuk membatalkan pencalonan Komjen Budi Gunawan. Salah satu penyebabnya, karena faktor PDIP yang begitu kuat mendukung pencalonan Budi Gunawan.

Soal dukungan terhadap Jokowi itu, dilontarkan Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Ia mengatakan, partainya akan menerima keputusan Presiden Joko Widodo bila memang tidak jadi melantik Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri.

Namun ia menambahkan, sejauh keputusan yang diambil Presdien Jokowi sesuai konstitusi, PDIP akan menghormati hak prerogatif presiden dalam memilih Kapolri.

"Sesuai apa yang dikatakan Wapres Jusuf Kalla, semua akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo, dan PDIP akan selalu mendukung keputusan yang sesuai dengan konstitusi. Kita pegangannya konstitusi dan tidak ingin memperkeruh suasana. Kita menciptakan ketenteraman dalam masyarakat," ujarnya, Jumat (13/2), setelah mendampingi Ketum PDIP Megawati meresmikan patung Bung Karno di kantor DPC PDI-P Solo.

Hasto juga berharap permasalahan pencalonan Kapolri tersebut jangan dijadikan polemik yang berkepanjangan.

Tak Tegur Sapa
Sementara itu, Presiden Jokowi dan Megawati sama-sama menghadiri Munas II Partai Hanura, di
Diamond Convention Center, Solo, Jumat (13/2) malam. Presiden Jokowi datang beriringan dengan Megawati dan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. Namun sepanjang acara hingga lebih dari 20 menit, Jokowi sama sekali tidak berbicara dengan Megawai yang duduk di sampingnya.

Saat tiba di lokasi Munas, sekitar pukul 20.02 WIB, Jokowi memasuki beriringaan dengan Megawati dan Surya Paloh. Jokowi langsung duduk lalu Megawati dipersilakan duduk di sebelah kanan.

Keduanya tampak tidak saling bertegur sapa saat duduk dari awal hingga pukul 20.25 WIB. Jokowi malah sesekali terlihat berbincang dengan Wiranto yang duduk di sebelahnya. Megawati sesekali terlihat berbincang dengan Ganjar Pranowo yang duduk di sebelah kanannya. Ganjar adalah kader PDIP yang juga Gubernur Jateng.

Pemandangan menarik lainnya adalah Agung Laksono yang duduk bersebelahn dengan Akbar Tandjung. Keduanya juga tak terlihat saling tegur sapa.

Harus Dikalkulasi
Ketika dikonfirmasi terkait hal itu beberapa saat sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, tidak mudah untuk memutuskan, karena banyak hal yang jadi pertimbangan.

"Semuanya harus dikalkulasi, kalau masalahnya satu, tidak bertumpukan, 1x24 jam sudah saya putuskan," ujarnya saat jumpa pers di Istana Bogor, Jumat siang kemarin.

Namun Presiden Jokowi tidak menjelaskan masalah apa saja yang ada dalam konflik tersebut. Ia hanya mengungkapkan kalkulasi tersebut berhubungan dengan hal-hal seperti politik, hukum dan lain-lain. Semuanya saling berkaitan dan tumpang tindih dan masih perlu waktu untuk memperhitungkan banyak hal.
"Ini perlu kalkulasi dan perhitungan yang betul-betul matang," ucapnya.

Menurutnya semua pendapat yang sudah disampaikan kepadanya akan diterima sebagai masukan dan pertimbangan untuk membuat keputusan yang terbaik. "Pertemuan dengan siapapun menjadi pertimbangan, baik dengan partai politik, baik dengan publik, suara masyarakat dan tokoh-tokoh semuanya," kata Jokowi.

Batal
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa mengatakan, Presiden Jokowi telah menyampaikan kepada DPR RI, tidak akan melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Pernyataan itu disampaikan Jokowi kepada Ketua DPR RI, Setya Novanto.

Seperti diberitakan, Presiden Joko Widodo menjanjikan akan memberikan keputusan menyangkut status Komjen Budi Gunawan pada pekan ini. Pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri, terus mengalami penundaan, setelah yang bersangkutan ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan rekening gendut.

Presiden sudah mendapat berbagai pertimbangan dari tim independen, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Presiden ketiga RI BJ Habibie, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, hingga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.

Di sisi lain, Komjen Budi Gunawan juga sudah melontarkan penolakannya untuk mundur sebagaimana yang diminta oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Saat ini, Budi tengah menggugat KPK atas penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. (xxx)