Batam (riaumandiri.co)- Ketua Dewan Pertimbangan Presiden  Sri Adiningsih mengatakan Presiden RI Joko Widodo menginginkan Batam lebih baik dan menarik dari kondisi yang ada saat ini.

"Presiden inginya Batam lebih menarik, lebih baik, bukan lebih buruk. Maka kami mengumpulkan masukan-masukan dari berbagai pihak di Batam," kata Sri Adiningsih saat menjadi panelis dalam Facus Group Discussion (FGD) bertema Masa Depan FTZ Batam yang diselenggarakan Batamtoday bekerjasama dengan Ombusdman RI di Montigo Resorts Batam, baru-baru ini.

Ia mengatakan, Batam adalah wilayah terdepan sehingga Presiden menginginkan pembangunan dipercepat dengan seluruh fasilitas bertaraf internasional agar tidak jauh ketinggalan dengan negara tetangga. "Presiden menginginkan kenaikan daya saing, jadi juga membutuhkan komitmen dari daerah.

 Kami menampung semua masukan dari daerah, karena daerah juga harus berkomitemen," katanya.

Sri mengatakan keistimewaan dan kemudahaan yang saat ini sudah diberikan pada Batam tidak mungkin dikurangi, apalagi diperburuk.

"Fasilitas yang sudah akan dipertahankan, bahkan akan ditambah agar Batam memiliki daya saing tinggi dalam investasi.

 Masukan dari berbagai pihak dalam pertemuan ini akan kami sampaikan ke Presiden agar menjadi bahan pertimbangan untuk memajukan Batam," katanya.

Ia meminta pengusaha dan pihak-pihak yang ada di Batam tidak resah terhadap pembahasan mengenai pengelolaan kawasan Batam yang tengah dilakukan oleh pemerintah.

"Pemerintah sekarang komitmen untuk menaikkan investasi secara signifikan. Paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan dalam rangka itu, nanti akan berlanjut paket kebijakan lain," ujarnya.

Dia mengatakan Batam harus tumbuh pesat dengan segala kemudahan yang diberikan agar menjadi percontohan wilayah-wilayah lain di Indonesia.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri Bidang Hukum dan Mediasi, Ampuan Situmeang mengatakan kegaduhan yang terjadi di Batam bukan masalah status apakan FTZ ataupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) namun karena tidak ada Peraturan Pemerintah yang mengatur kewenangan dua lembaga (BP Batam dan Pemkot Batam) sehingga berdampak pada percepatan pembangunan dan investasi.

"Permasalahan bukan FTZ atau KEK, namun otonomi yang tidak bisa dilaksanakan akibat belum ada PP yang mengatur dua lembaga," katanya.

Kalau ingin Batam tumbuh pesat, kata dia, pemerintah pusat harus mengeluarkan PP yang mengatur kewenangan Pemkot dan BP Batam.

"Kalau memang pusat memutuskan KEK ya harus diterima. Yang jelas harus ada peraturan mengenai kewenangan masing-masing lembaga," kata Ampuan.

Pieter Vincent dari perwakilan Kabil Industrial Estate meminta apapun keputusan pemerintah pusat adalah demi iklim investasi di Batam lebih baik dari kondisi saat ini.

Ketua Panitia Saibansah Dardani mengatakan pemikiran dari berbagai kalangan di Batam sangat diperlukan karena pemikiran merekalah yang nantinya akan menjadi salah satu pertimbangan bagi Presiden Joko Widodo dalam mengambil keputusan terbaik bagi masa depan Batam.

"Makanya kami menggagas kegiatan ini. Intinya agar perubahan di Batam menjadi lebih baik lagi. Kami harap keluhan dan saran yang disampikan berbagai pihak pada pertemuan ini menjadi pertimbangan Presiden memutuskan nasib Batam," katanya.(ant/ivi)