PEKANBARU (HR)- Hari ini, Senin (21/12) Panitia Khusus Monitoring, Evaluasi lahan, Perkebunan, Perizinan dan Pertambangan DPRD Riau menyampaikan hasil kerjanya dalam rapat paripurna di ruang paripurna gedung DPRD Riau.

Berdasarkan hasil kerja Pansus DPRD Riau ini, ada indikasi Provinsi Riau dirugikan triliunan rupiah akibat kelebihan lahan dan tunggakan pajak perusahaan perkebunan dan kehutanan. Pasalnya, dari kerja Pansus ditemukan banyaknya kelebihan izin yang dimiliki perusahaan. Selain itu, ada tunggakan pajak dari sejumlah perusahaan yang nilainya mencapai triliunan rupiah.

Setelah hasil kerja Pansus akan direkomendasikan kepada pihak penegak hukum, Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan dinas atau instansi terkait. Selantunya, dibentuk tim Panitia Pengawas untuk mengawal proses dari rekomendasi hasil kerja pansus tersebut.

"Kita akan sampaikan hasil kerja kita dalam rapat paripurna," ungkap Ketua Pansus Monitoring, Evaluasi lahan, Perkebunan, Perizinan dan Pertambangan DPRD Riau, Suhardiman Amby,  kepada wartawan kemarin.

Politisi Hanura ini menjelaskan, Pansus sudah menuntaskan laporan kerjanya, selanjutnya untuk disampaikan dalam Rapat Paripurna. Total perusahaan yang sudah dipanggil sebanyak 200an perusahaan dari lebih 400 perusahaan perkebunan dan industri kehutanan yang ada di Riau. Berdasarkan kesepakatan Pansus jumlahnya sudah cukup sebagai sampel mewakili.

"Itu sudah separonya yang dipanggil sebanyak 200 lebih perusahaan dari total 400 perusahaan yang ada. Laporan yang akan disampaikan ada sekitar 200 halaman lebih," terang Suhardiman.(rud)