Bangkinang (HR)-Posisi pengusaha dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN mendatang sangat penting. MEA merupakan ekonomi bebas arus barang, modal dan jasa, semua dikurangkan hambatan sampai titik nol.

Demikian disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi RI Hamdan Zoelva saat pelantikan pengurus DPK ASosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kampar periode 2015-2016, di Balai Bupati, Bangkinang, Sabtu.

Ada tiga hal jika bicara asosiasi pengusaha. Hal pertama adalah mengenai kemajuan para pengusaha. Kedua, kemajuan bagi pekerja dan ketiga pengusaha harus memperbanyak anggotanya, karena memperbanyak anggota akan memperbanyak pengusaha baru.

Tangung jawab Apindo salah satunya adalah membina pengusaha-pengusaha kecil. "Semakin banyak anggota apindo akan semakin banyak  pengusaha," katanya. Pengukuhan dan pelantikan dilakukan Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo Riau Wijatmoko.

Pelantikan dihadiri beberapa tokoh dan pengusaha nasional. Selain itu turut hadir Bupati Kampar H Jefry Noer, SH, forum komunikasi pimpinan daerah  dan pejabat lainnya.

Ketua DPK Apindo Kampar Muhammad Amin dalam sambutannya menyampaikan, DPK Apindo Kampar siap untuk mendukung iklim usaha dan investasi di Kabupaten Kampar.

Dia berharap Apindo yang saat ini dipimpin Haryadi R Sukamdani di tingkat nasional itu hendaknya memiliki independensi sehingga bebas mengembangkan berbagai program dan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.  

Berkaitan  motto Apindo Kampar yang siap menyongsong masyarakat ekonomi ASEAN (MEA), maka Amin mengajak pengurus Apindo dan pengusaha di Kampar mengembangkan cara berpikir yang lebih luas.

MEA akan membuat peluang pasar terbuka luas baik produk dari dalam negeri ke luar negeri  mauun produk luar negeri yang masuk ke Indonesia. Amin menekankan, dalam rangka menyambut MEA tak kalah penting yang harus diutamakan adalah  keunggulan.

Ketua DPP Apindo Riau Wijatmoko menilai Muhammad Amin bekerja dengan cepat karena dalam kurun waktu dua bulan setelah menerima SK sebagai ketua DPK Apindo Kampar langsung bisa melaksanakan pengukuhan dan pelantikan pengurus.

Wijatmoko pada kesempatan itu menyampaikan beberapa pandangan dimana di menilai birokrasi di  Riau perlu terus dibenahi sehingga mendukung penanaman modal dari investor.***