BENGKALIS  (HR)- Dibanding tahun-tahun sebelumnya, tahun ini Kabupaten Bengkalis dinilai banyak pihak cukup berhasil mencegah dan mengendalikan kebakaran lahan dan hutan. Indikatornya, dilihat dari menurunnya jumlah luas lahan Karhutla yang cukup signifikan di kabupaten berjuluk Negeri Junjungan ini pada tahun  2015 ini dibanding tahun 2014 lalu.
Jika tahun 2014 sebanyak 8.259 hektar (mulai 24 Februari 2014), pada tahun 2015 per 16 September lalu sebagaimana disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Karlahut Provinsi Riau yang digelar di Balai Serindit Gedung Daerah, Pekanbaru, Jumat (18/9) pagi tadi, luas Karlahut di Kabupaten Bengkalis hanya 302 hektar. Atau berkurang 96,34 persen.
Sementara, sejumlah daerah lain di Provinsi Riau, justru sebaliknya. Dibanding tahun 2014 lalu, jumlah luas lahan Karlahut pada tahun 2015 ini malah meningkat. Ada daerah sampai 364,11 persen, 229,75 persen, 115,50 persen dan 85,61 persen.
Tak hanya itu, sejumlah kawasan di Kabupaten Bengkalis yang tahun-tahun sebelumnya selalui diidentikkan sebagai wilayah pengekspor asap, seperti di Desa Sepahat dan Tanjung Leban di Kecamatan Bukit Batu, pada tahun 2015 ini meskipun masih terjadi Karlahut, namun berhasil menghilangkan sebutan yang tak elok itu.
Penjabat Bupati Bengkalis H Ahmad Syah Harrofie mengatakan, memang banyak faktor yang menjadi kunci keberhasilan tersebut. Salah satu kunci keberhasilan dimaksud, katanya, adalah kesiagaan petugas yang 24 jam siap untuk memantau dan mengendalikannya bila terjadi Karhutla.
''Petugas dimaksud bukan hanya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD-Damkar) semata, tetapi juga dari Masyarakat Peduli Api (MPA) yang ada di setiap desa. Peran MPA dalam mengendalikan Karhutla di daerah ini sangat besar. Mereka juga siap dan siaga 24 jam untuk memberikan bantuan bila terjadi Karhutla,'' puji Ahmad Syah usai mengikuti Rakor Karhutla tersebut.
Kunci keberhasilan lainnya, imbuh Ahmad Syah, adalah besarnya partisipasi dari perusahaan-perusahaan yang ada di daerah ini. Karena itu, mantan Kepala Bapedalda Provinisi Riau berharap koordinasi, sinergisitas dan soliditas seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mencegah dan mengendalikan Kardutla di daerah ini, ke depan tetap harus dipertahankan dan ditingkatkan.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Pemprov Riau ini, untuk ke depan, fokus dalam penanggulangan Karhutla di kabupaten yang memiliki 8 kecamatan, 136 desa dan 19 kelurahan ini dititik beratkan pada upaya-upaya pencegahan.
''Namun upaya-upaya untuk pengendalian tetap menjadi perhatian. Karena itu, selain sumber daya manusianya yang akan terus ditingkatkan skill dan kemampuannya, berbagai sarana dan prasarana pendukung lainnya juga akan terus kita tingkatkan kuantitas dan kualitasnya,'' ungkap Ahmad Syah.
Selain Kepala BPBD-Damkar M Jalal dan Kabid Damkar BPPD-Damkar Suiswantoro, ikut mendampingi Ahmad Syah dalam Rakor yang dipimpin Pelaksana Tugas Gubernur Riau H Arsyadjulandi Rachman tersebut Kepala Badan Lingkungan Hidup H Arman Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan H Herman Mahmud dan Kasubbag Hubungan Antar Lembaga dan Kehumasan Bagian Humas Haryono. (adv/hms)