BAGANSIAPIAPI (HR)-Pemkab Rohil menggelar rapat evaluasi realisasi APBD 2015.

Terungkap, reali-sasi sudah mencapai 37,5 persen, namun masih ada SKPD yang realisasinya 0,8 persen, padahal pada SKPD ini tertumpang harapan masyarakat untuk pem-bangunan infrastruktur.

Rapat dipimpin Plt Sekda Surya Arfan, Kamis (3/8) di Aula Bappeda, didampingi Sekretaris Bappeda, Joko Sulistio, pihak ULP, Andisa Martias, dihadiri semua pimpinan SKPD. Ma-sing-masing realisasi SKPD dibedah, rata-rata, realisasi anggaran baru untuk gaji dan beberapa kegiatan penga-daan barang dan jasa.

Saat ini, realisasi menu-rut Surya sudah mencapai 37,5 persen dari angka Rp1,8 triliun. "Evaluasi realisasi APBD tahun 2015, capaian kita, dana yang telah kita laksanakan, yaitu 25,8 persen dari Rp2,7 trilun. Kalau dari Rp1,8 triliun, sudah mencapai 37,5 persen. Rata-rata memang merea-li-sa-si-kan dananya baru untuk gaji.

 Kemudian beberapa kegiatan pengadaan barang dan jasa," ujar Surya, ketika diwawancara usai rapat.

Untuk belanja modal (fi-sik, red), ada sejumlah kegiatan yang sudah selesai lelangya, kemudian ada dalam proses pelelangan, dan memasukkan dokumen pelelangan. Sisa waktu yang lebih kurang tiga bulan ini, Surya minta SKPD segera menyelesaikan pelelangannya, dalam 80 hari bersih, minus pelelangan, karena minimal memakan waktu 40 sampai 45 hari.

“Bagi kegiatan yang tidak mungkin kita laksanakan, jangan dipaksakan. Karena akan berpengaruh terhadap kinerja SKPD itu sendiri. Kita matikan dalam APBD Perubahan, nanti kita masukkan lagi dalam APBD 2016,” kata Surya.

Surya menyesalkan, masih ada SKPD yang reali-sasinya masih 0,8 persen, tak pelak, kondisi ini dilaporkan kepada Bupati Suyatno. "0,8 persen Bina Marga. Kita juga menye-salkan dan prihatin, rendahnya kinerja Bina Marga, akan saya laporkan kepada Pak Bupati, ini akan jadi pengkajian kita. Menjadi perhatian serius oleh kita terhadap Bina Marga," sesalnya.

Karena di SKPD Bina Marga dan Pengairan inilah menurutnya tertumpang ha-rapan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur. “Persoalan kita sekarangkan masih infrastruktur, pen-didikan, kesehatan. Makanya tadi kita tekankan kepada ketiga SKPD ini (ter-masuk Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang). Pendidikan (Dinas Pendidikan, red) juga saya minta tadi, sungguh-sungguhlah, kemudian kesehatan (Dinas Kese-hatan),” tambahnya.

Disamping itu, jika ada gedung-gedung yang belum fungsional, SKPD terkait di-minta untuk mencari penyebabnya, lalu ajukan dalam program, jangan didiamkan atau dibiarkan. "Karena penyakit gedung itu kelemahannya, apabila tidak dipakai, tiga tahun akan rusak.

 Itu akan merugikan kita. Makanya saya minta tadi, cobalah kita himpun semua di 2016, ada gedung-gedung yang belum terpakai itu, kita fungsikan nanti," ujarnya.

Sementara itu, pihak ULP, Andesa Martias mengingatkan, terhitung 3 September, SKPD yang belum melengkapi dokumen lelang diminta mencek masa pelaksanaan proyek menjadi 60 sampai 70 hari kerja dan tidak bisa lagi 90 hari kerja.

 Sehingga, jika tidak memungkinkan untuk disele-saikan, kegiatan itu dimatikan saja, agar tidak mempengaruhi kinerja, karena selagi ada dalam APBD, wajib untuk dilaksanakan.(rtc/hen)