PEKANBARU (HR)-Pemerataan pembangunan, terutama infrastruktur jalan hingga saat ini belum maksimal dilaksanakan pemerintah. Baik Pemko Pekanbaru maupun Pemprov Riau. Buktinya, dalam reses beberapa anggota DPRD Riau asal Dapil Pekanbaru dan DPRD Pekanbaru, yang paling banyak dikeluhkan masyarakat, terutama infrastruktur jalan.

 

Padahal usulan masyarakat tersebut sudah masuk dalam Musrenbang, bahkan dalam buku lintang APBD. Namun hingga akhir Agustus ini, belum juga dikerjakan. Masyarakat khawatir usulan tersebut dialihkan. "Sampai kapan kondisi seperti ini, kami hanya diberi harapan. Tapi tak ada realisasinya," kata, Mohir, salah seorang warga Panam, Minggu (23/8).

 

"Ini sudah berkali-kali dikeluhkan warga di sini. Tolonglah direalisasikan janji itu. Jangan sampai dialihkan," harapnya.

 

Keluhan masyarakat ini diakui anggota DPRD Pekanbaru, Jhon Romi Sinaga. Menurutnya, dinas terkait harus merealisasikan program dan kegiatan yang sudah dianggarkan. Terutama Dinas Perkim Cipta Karya dan Dinas Bina Marga. Dia berharap, agar pola kerja pejabat sekarang, berbasis kepentingan masyarakat banyak.

 

Jangan sampai usulan dan aspirasi masyarakat yang sudah dianggarkan, hilang di tengah jalan, apalagi dialihkan. "Kita minta masyarakat turut aktif. Jika memang sudah masuk dalam Musrenbang, namun tidak dikerjakan, silakan lapor ke kami. Kami akan memprosesnya, dengan memanggil dinas terkait," tegasnya.

 

Tidak hanya masalah infrastruktur jalan ini, termasuk juga drainase dan aspirasi lainnya. Dinas terkait jangan memble dan tidak mengerjakannya.***