Riaumandiri.co - Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau, Abdullah, menyampaikan harapannya agar pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026 segera dilakukan. 

Ia optimis proses tersebut dapat diselesaikan sebelum batas waktu yang ditetapkan, yakni 30 November.

“Kita berharap pembahasan KUA-PPAS APBD 2026 segera dimulai. Saya yakin deadline 30 November bisa terkejar,” ujar Abdullah, selasa (11/11)

Menurutnya, pembahasan masih menunggu koordinasi antara pimpinan DPRD dengan Plt Gubernur Riau serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). 

Abdullah menjelaskan, rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD harus dilakukan bersama TAPD.

“Harapan saya pekan ini sudah dimulai pembahasan. Setelah itu dilanjutkan di tingkat komisi, Banggar, hingga menjadi RAPBD,” jelasnya.

Abdullah juga menegaskan DPRD siap membahas KUA-PPAS tersebut.

Ia menambahkan, keterlambatan pembahasan bisa berimplikasi pada sanksi administratif bagi kepala daerah, namun selama ini DPRD Riau tidak pernah terlambat menyelesaikan pembahasan anggaran.

Lebih lanjut, Abdullah mengungkapkan bahwa jadwal pembahasan sempat tergeser karena Sekretaris Daerah (Sekda) Riau, yang juga Ketua TAPD, sempat berurusan dengan KPK.

"Namun setelah saya cek, tadi malam jam 8 pada senin (10/11) Sekda sudah pulang ke rumah. Mungkin satu atau dua hari ke depan pembahasan sudah bisa dimulai," ujarnya.

Terkait gambaran anggaran, Abdullah menyebutkan nilai APBD Perubahan Riau tahun 2026 diperkirakan sekitar Rp8,6 triliun, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya akibat berkurangnya dana transfer pusat (TKD) sebesar Rp1,2 triliun. 

Untuk menutupi kekurangan tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan dioptimalkan.

“Harapan kita tetap sama seperti tahun 2025, bisa kembali di angka sekitar Rp9,4 triliun jika PAD dimaksimalkan,” tutup Abdullah dengan optimis.

Reporter : Kelsya Joner

Editor : Akmal