Riaumandiri.co - Belum sempat sehari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi memasang portal pembatas di ruas Jalan Simpang Mangga, Kelurahan Pasar Benai, masyarakat setempat sempat pada Kamis sore sempat menggelar aksi penyetopan kendaraan pengangkut kayu milik perusahaan.

Aksi spontan tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kondisi jalan yang semakin rusak dan berdebu. Warga meminta perusahaan yang melintasi jalan itu, terutama truk bertonase besar, agar melakukan penyiraman jalan secara rutin. 

“Debunya sudah luar biasa, terutama di kawasan Simpang Mangga. Kami hanya ingin jalan disiram supaya tidak mengganggu aktivitas warga,” ujar salah seorang warga, Jumat (7/11).

Namun, sehari setelah aksi itu, Pemkab Kuansing justru memasang portal besi di ruas jalan tersebut. Portal yang memiliki tinggi 2,8 meter itu bertujuan membatasi kendaraan bertonase berat agar tidak lagi melintas. Pemasangan dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan Kuansing.

“Portalnya kita pasang hari ini, sekitar pukul 10.00 wib”,  Kepala Dinas Perhubungan Kuansing, Hendri Wahyudi.

Diketahui, selama ini kendaraan berat milik perusahaan dan pengusaha banyak melewati ruas jalan Simpang Mangga. Pemerintah daerah menilai kontribusi terhadap perawatan jalan dari pihak-pihak tersebut masih minim, dan dikabarkan sudah pernah dibicarakan agar perusahaan ikut memperbaiki jalan, bahkan ada rencana peningkatan menjadi rigit beton. Sampai hari ini belum ada dilakukan pembangunan tersebut.

Namun, kebijakan itu justru memicu gelombang penolakan dari sebagian warga Benai. Mereka menilai pemasangan portal bukanlah solusi utama atas persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Yang kami butuhkan bukan portal, tapi perbaikan jalan dan penyiraman yang rutin. Kalau jalan diperbaiki, otomatis kendaraan bisa tertib dan masyarakat juga nyaman,” kata A lagi.

Sejumlah warga lain juga menyuarakan keprihatinan serupa. Mereka khawatir, setelah portal dipasang, perusahaan justru tidak lagi melakukan penyiraman jalan karena sudah tidak melintasi kawasan tersebut. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada perekonomian warga dan pelaku usaha kecil di sepanjang jalur Benai.

“Kami hanya ingin kebijakan ini dikaji ulang dan ada dialog antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Jangan sampai kebijakan baik justru menimbulkan dampak baru,” ujar salah satu tokoh pemuda Benai dengan nada menenangkan.

Bagi warga Benai, jalan Simpang Mangga bukan sekadar akses transportasi, tetapi juga urat nadi ekonomi masyarakat. Karena itu, mereka berharap solusi yang diambil pemerintah tidak bersifat reaktif, melainkan lahir dari musyawarah bersama agar sejalan dengan kebutuhan dan keselamatan masyarakat.

Editor : Akmal