RIAUMANDIRI.CO - Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menyoroti penggunaan bahan makanan jemaah haji Indonesia diimpor dari dari Thailand. Hal tersebut diketahui saat Timwas Haji DPR melakukan pengecekan di Madinah, Sabtu (8/6/2024). Timwas Haji DPR melakukan inspeksi terhadap makanan yang disediakan oleh Nooha for Catering Services Company Al Hijrah di Distric Syuran, Sy.Qubaa. 

Anggota Timwas Haji DPR Luluk Nur Hamidah menyayangkan kurangnya upaya pemerintah dalam mendukung produktivitas petani Indonesia. "Kita sangat menyayangkan mengingat jumlah jemaah haji kita yang sangat besar. Mengapa tidak ada langkah serius dari pemerintah untuk mendukung produktivitas petani kita sendiri?" Kata Luluk, sepertip dari Website DPR RI.

Luluk mengharapkan pemerintah untuk lebih mendukung kebutuhan makanan jemaah haji dengan mengimpor langsung dari Indonesia. "Perluasan impor dan memperbesar jejaring agar pangan kita bisa memenuhi kebutuhan jemaah kita sendiri sangat penting. Thailand dan Vietnam mendapatkan manfaat dari jumlah jemaah kita yang besar, padahal kontribusi mereka relatif kecil," jelasnya.

Menurut Luluk, penggunaan beras lokal dari Indonesia akan membuat jemaah merasa lebih nyaman dan sehat. "Mengapa pemerintah terkendala dalam mengekspor bahan baku ke Saudi untuk kebutuhan konsumsi jemaah haji kita?" kata  politisi PKB mempertanyakan.

Luluk juga mempertanyakan kendala pemerintah dalam mengimpor bahan makanan bagi jemaah haji, terutama masalah harga ekspor. "Jika kendalanya adalah harga ekspor, mengapa tidak ada langkah yang dipermudah? Jika perlu, subsidi dari negara bisa diberikan sehingga bahan baku tidak harus diimpor dari Thailand," tambahnya.

Timwas Haji DPR berencana untuk mengecek langsung ke Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait impor pangan bagi jemaah haji Indonesia. "Kita akan cek ke Kemendag apakah ada kendala dari sisi perjanjian perdagangan dengan Arab Saudi," ucap Luluk.

Selain itu, Timwas Haji DPR meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan haji. "Kami akan meminta BUMN pangan, seperti ID Food dan RNI, untuk melihat peluang perbaikan di tahun mendatang," pungkas Luluk.

Anggota Timwas Haji DPR Endang Maria Astuti megatakan pemerintah seharusnya bisa berkontribusi lebih memberikan benefit dari penyelenggaraan haji, yakni dengan mengekspor bahan baku makanan ke Arab Saudi. Karena jumlah jemaah haji Indonesia yang cukup besar mencapai 241 ribu dapat memberikan keuntungan bagi Indonesia dari penyelenggaraan haji setiap tahunnya.

“Jadi sebetulnya secara pribadi sejak tahun 2016, 2017, dan 2018 kita setiap tahun ketika meninjau selalu mendorong untuk bahan baku itu diambil dari Indonesia, jadi jemaah haji Indonesia memberikan masukan ke sini, tetapi dari sinipun juga memberi masukan ke Indonesia, dari sisi bahan baku makanan,” ujar legislator Partai Golkar ini.

Menurut Endang, langkah ekspor bahan baku makanan bisa diawali dengan Kementerian Perdagangan melakukan study banding ke negara existing ekspor bahan baku makanan ke Arab Saudi.

“Kita berharap tentunya mendag ini ke depan mungkin studi banding bahan baku yang standart seperti apa kemudian bisa dicari di Indonesia untuk dikembangkan karena ini tiap tahun akan memberikan benefit untuk Indonesia. Besar harapan kami juga akan seperti itu,” tuturnya.

Anggota Komisi VIII ini menambahkan pihaknya ingin pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga turut aktif dalam melihat peluang apa saja yang bisa dimaksimalkan untuk mendapatkan keuntungan dari penyelenggaran haji.

“Besar harapan kami untuk next time Indonesia selalu melalui BUMN mungkin ya, bisa terus mengembangkan apa yang ada di Indonesia dipenuhi untuk jemaah haji kita karena sepanjang tahun pasti selain haji juga ada umroh,” tutup Endang. (*)