RIAUMANDIRI.CO - Lebih 200 delegasi parlemen dari 49 negara berkumpul di Nusa Dua, Bali, Senin (20/5/2024), dalam
The 10th World Water Forum/WWF atau Forum Air Dunia ke-10.
DPR RI sebagai tuan rumah berusaha mempertegas peran politik dan mobilisasi aksi parlemen untuk menghadapi krisis air dunia.

Upaya ini dilakukan demi mewujudkan keamanan dan kemakmuran global. Maka, WWF berusaha mempertemukan pihak pemangku multikepentingan. Mulai dari pemerintah, parlemen, organisasi internasional, otoritas lokal, masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga pemikir terhadap isu air.

WWF merupakan inisiatif yang didorong oleh Dewan Air Dunia (WWC) untuk mendorong agar diskursus air tetap menjadi agenda politik global. 

“Kita harus memperkuat komitmen politik untuk melindungi sumber daya air dengan menjadikannya sebagai sumber kesejahteraan bersama. Langkah-langkah strategis diperlukan untuk menjamin ketersediaan, aksesibilitas, dan keterjangkauan air bagi semua untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan,” tegas Ketua DPR RI Puan Maharani, saat menyampaikan pidato pada pembukaan agenda parlemen di Nusa Dua, Bali, Senin (20/5/2024).

Sebagai upaya memperkuat agenda politik tentang air, DPR RI berkolaborasi dengan Inter-Parliamentary Union (IPU). “Merupakan momen bersejarah bagi Indonesia menjadi titik temu dunia untuk membicarakan masa depan dunia, masa depan generasi mendatang,” tegas Puan.

Anggota Komite Eksekutif IPU Fadli Zon juga menegaskan air adalah isu politik. Air membutuhkan aksi dan kehendak politik untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas air dan sanitasi, mengingat hak ini adalah hak dasar hidup yang layak. 

“Sayangnya saat ini kita menghadapi tantangan global paling signifikan. Bencana kemanusiaan multidimensi di Rafah, Gaza, terjadi. Hingga saat ini rakyat Gaza tak mendapat akses air bersih dan minum yang layak hingga sanitasi mengingat infrastruktur terkait dihancurkan oleh Israel,” sorot Fadli.

Bagi WWC, pertemuan ini berusaha menciptakan kerja sama multisektor. Beberapa inisiatif telah dilakukan oleh WWC agar dialog antar parlemen semakin berdampak. Selain itu, ada inisiatif yang ditegaskan berupa kolaborasi IPU dan WWC untuk isu air. 

Di sisi lain, sejumlah pakar menyoroti situasi akses air dan ketersediaan sanitasi yang layak. UN Water menguraikan tantangan terkait isu air khususnya dalam kebijakan. Sementara, masyarakat sipil untuk Afrika yang tergabung dalam African Civil Society Network for Water and Sanitation (ANEW) berbagi kisah dan pengalaman dalam upaya memperluas akses air dan meningkatkan kelayakan sanitasi di Afrika. 

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana berbagi perspektif dari sisi Indonesia berupa penghormatan masyarakat terhadap alam termasuk air sepanjang sejarah. “Konsep tanah air merupakan konsep pendiri bangsa yang secara jenius mengakui kedaulatan Indonesia tidak hanya tanah tetapi juga air yang ada di sekitar kita,” terang anggota Biro Komite IPU untuk Pembangunan Berkelanjutan tersebut. 

Dihadapan parlemen global, Putu turut menjabarkan subak yang telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Baginya, subak menjadi contoh konsep akses air yang inklusif dan berkelanjutan karena melibatkan bentang alam dan juga pengelolaan bersama antarmasyarakat secara sosial. 

“UNESCO menyebut subak sebagai perwujudan keadilan komutatif dan distributif dalam pengelolaan air,” lanjutnya.

Politisi Fraksi Partai Demokrat itu berpandangan otoritas perlu mendelegasikan kewenangan hingga di level terbawah. Hal ini menjadi perhatian dalam konteks perluasan dan penjangkauan akses air.

Di Indonesia, jelas Putu, Undang-Undang Desa memberikan otonomi kewenangan pengelolaan daerah hingga skala terkecil yakni desa. Dirinya menyampaikan proses demokrasi yang berjalan di desa dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. 

“Ada beberapa praktik baik yang berkembang kemudian, seperti adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tentang penyediaan air bersih di sejumlah desa,” tandasnya. 

Sebagai informasi, keterlibatan parlemen dalam dialektika global mengenai isu air membuat kehadiran parlemen dinantikan untuk mempertegas pesan politik tentang air. Ketua DPR RI Puan Maharani mewakili IPU sebagai Organisasi Internasional, dalam High Level Meeting dari WWF ke-10, mempertegas isu air sebagai topik politik di level nasional dan internasional. 

IPU juga bekerjasama erat dengan PBB menyelenggarakan Dengar Pendapat Parlemen terkait topik Water for People and the Planet pada awal Februari 2022. “Kami sepakat pentingnya peran parlemen dan anggota parlemen sebagai suara rakyat untuk bertindak menangani isu air di arena nasional dan internasional,” tutup Puan. (*)