BPOM Pekanbaru Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Riaumandiri.co - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru tingkatkan kualitas pelayanan publik yang akuntabel, cepat dan transparan lewat Forum Konsultasi Publik (FKP) yang diikuti oleh seluruh stakeholder lingkungan pemerintahan Provinsi Riau, Senin 6/5).
PJ Gubernur Riau yang diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Sri Sadono Mulyanto menyampaikan, apresiasi atas diselenggarakannya FKP tersebut sebagai bentuk membangun kepercayaan publik, atas kepercayaan masyarakat yang dilakukan, penyelenggara merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dalam peningkatan pelayanan publik.
"Hal itu sesuai dengan amanat undang - undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik wajib mengikut sertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik," kata Kadiskes Provinsi Riau.
Keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan publik disampaikan dalam bentuk masukan, tanggapan laporan, dan atau pengaduan, pada penyelenggara serta pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau melalui media massa penyelenggara pelayanan publik.
"Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan dan akuntabel," tambahnya.
Terangnya, pengikut sertaan masyarakat dalam penyelenggaraannya dapat dilakukan secara perorangan maupun perwakilan kelompok penggunaan pelayanan atau perwakilan kelompok pemerhati serta badan hukum yang mempunyai kepedulian terhadap pelayanan publik
"Pengikut sertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik bisa disampaikan dalam bentuk masukkan, tanggapan, laporan maupun pengaduan kepada penyelenggara," terangnya.
Ia menilai kegiatan Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan BPOM Pekanbaru merupakan wujud nyata pelaksanaan Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.
Oleh karena itu, Kadiskes Riau mengharapkan kepada seluruh peserta agar dapat memanfaatkan kesempatan yang berharga tersebut dengan memberikan masukan, tanggapan, laporan untuk meningkatkan pelayanan BPOM Pekanbaru kedepan.
"Dengan adanya peningkatan pelayanan publik BPOM Pekanbaru nantinya akan berdampak positif bagi kemajuan Provinsi Riau dan menjadi salah satu penunjang untuk mencapai visi dan misi Riau kedepannya," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru Alex Sander mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
"Memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat yang hadir ke BPOM Pekanbaru sudah menjadi komitmen kami sebagai penyelenggara pelayanan publik," ujarnya.
"Jadi kegiatan ini bukan hanya untuk menunaikan kewajiban namun juga bagian dari tanggungjawab yang dibebankan kepada kita untuk melayani masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita," pungkasnya.
Alex juga memaparkan beberapa tugas BPOM yang selama ini terselenggara dengan sebagaimana mestinya seperti izin Surat Keterangan Ekspor (SKE) Izin penerapan CPPOB, Penerbitan Sertifikat SDOB secara elektronik.
"Dari hasil survey yang elah di lakukan sejak tahun 2018 hingga 2023 dari berbagai unsur, pelayanan BPOM mendapat predikat A atau sangat memuaskan," ungkapnya.
Riau sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga sehingga BPOM Pekanbaru masih banyak ditemukan produk-produk impor ilegal, pemantauan peredaran obat dan makanan melalui cyber.
"Ada obat ilegal dari negara Cina yang ditemukan ada obat tradisional ilegal memudahkan ada kosmetik ilegal ada pangan ilegal yang tidak terdaftar di Badan BPOM sebelum, dan berbagai produk yang dipasarkan melalui market place akan terus kita pantau dan kita awasi," katanya.
