RIAUMANDIRI.CO - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan anjloknya lifting minyak nasional di tengah ancaman kenaikan harga minyak dunia akibat konflik Timur Tengah yang semakin eskalatif pasca serangan Iran ke Israel.

Karena itu, Mulyanto mendesak Pemerintah agar lebih bersungguh-sungguh dalam menjaga capaian target lifting minyak. "Masak karena banjir, lifting anjlok. Karena listrik padam, lifting anjlok. Juga kerap terjadi unplanned shutdown  yang menjadi biang keladi merosotnya lifting minyak," kata Mulyanto," Jumat (19/4/2024).

"Ini serius ngak sih untuk mencapai target lifting. Mana mungkin kita bisa mengurangi ketergantungan minyak pada impor, kalau kinerja lifting minyak kita seperti ini.

Sudah lebih dari 5 tahun, target lifting minyak kita terus merosot," ulasnya.

Mulyanto menjelaskan target lifting minyak tahun 2020 sebesar 755 ribu barel per hari.  Angka ini terus turun selama lima tahun terakhir menjadi sebesar 635 ribu barel per hari di tahun 2024.

Sementara realisasi tahunannya pun tidak mencapai seratus prosen. Laporan lifting minyak tahun 2024 terhitung sampai tanggal 15 April adalah sebesar 576 ribu barel per hari atau hanya 90 persen dari target 2024.

"Kalau kondisinya seperti ini terus, kita semakin tergantung pada impor. Lalu, ketika harga minyak dunia naik maka APBN kita sempoyongan untuk nomboki subsidi energi," jelas Mulyanto.

Karena itu ia mendesak Pemerintah segera mereformasi kelembagaan SKK Migas ini.  Jangan menjadi sekedar sebagai "satuan kerja" di bawah Kementerian ESDM serta sebagai lembaga yang bersifat sementara. Badan pelaksana hulu migas ini harus kuat, sehingga full power dalam berkinerja.

Untuk diketahui, SKK Migas mencatat, produksi minyak Indonesia 576 ribu barel per hari secara year to date hingga 15 April 2024. Saat ini proses peningkatan produksi melalui reaktivasi sumur tengah dilakukan.

Reaktivasi sumur dilakukan karena sebelumnya terjadi penghentian fasilitas produksi secara tidak terencana (unplanned shutdown) karena banjir yang melanda sebagian kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) di wilayah Sumatera.

Unplanned shutdown terjadi karena kondisi banjir yang melanda sebagian KKKS di wilayah Sumatera (PHR, PHE Kampar, Tiara Bumi, SRMD dll) serta unplanned shutdown yang cukup berdampak seperti di BP Berau, BSP dan PHE OSES dll. (*)