DJPb Riau Sebut Pendapatan Daerah Tumbuh 21,83 persen

DJPb Riau Sebut Pendapatan Daerah Tumbuh 21,83 persen

Riaumandiri.co - Kanwil Dirjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, menilai kinerja perekonomian Riau tetap kuat dilihat dari realisasi pendapatan daerah tahun 2023 mencapai Rp35,78 Triliun atau 104,83 persen dari target dibanding realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp29,37 Triliun, terdapat pertumbuhan sebesar 21,83 persen (yoy), Selasa, (19/3). 

"Pertumbuhan disebabkan naiknya realisasi pajak daerah dan hasil pengelolaan KDD dalam bentuk participating interest 10% dari Pertamina Hulu Rokan," ujarnya Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau,Heni Kartikawati.

Dari sisi pengeluaran, realisasi belanja tahun 2023 tumbuh 15,95 dari Rp31,45 T menjadi Rp36,47 T atau mencapai 98,68% dari pagu Pertumbuhan ini disebabkan oleh kenaikanbelanja modal berupa peningkatan danperbaikan infrastruktur dan belanja transfer berupa bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa.


Kebijakan Fiskal memiliki peranan penting sebagai salah satu katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Tahun 2023, realisasi APBD di Provinsi Riau mencatatkan kinerja yang cukup menggembirakan. 

"Realisasi pendapatan daerah tahun 2023 tercatat mencapai Rp 35,78 triliun atau 104,83% dari target," jelasnya.

Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dengan pertumbuhan mencapai 21,83% years on years. Peningkatan realisasi pendapatan daerah ini didukung naiknya realisasi pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang bersumber dari participating interest 10% dari pengelolaan blok migas oleh PT Pertamina Hulu Rokan. 

Kemudian realisasi belanja daerah, tercatat tumbuh 15,95% years on years, meningkat dari Rp 31,45 triliun menjadi Rp 36,47 triliun atau mencapai 96,68% dari pagu. Pertumbuhan disebabkan kenaikan belanja modal sejalan dengan komitmen pemerintah mendukung pembangunan dan perbaikan infrastruktur di Provinsi Riau.

Sementara itu tercatat Harga CPO yang mulai turun sejak 2022 berimbas kepada nilai devisa ekspor yang dihasilkan, perlu reformasi struktural dalam bentuk hilirisasi sumber daya alam khususnya dari kelapa sawit untuk meningkatkan nilai jual komoditas CPO dan turunannya.

"Kemudian kondisi jalan yang rusak parah akibat struktur tanah yang kurang kuat (gambut), cuaca yang tidak menentu, dan muatan berlebih truk pengangkut komoditas menyebabkan naiknya persentase permukaan rusak berat di jalan provinsidan kota serta rusak ringan di jalan kabupaten. Jalan yang rusak tersebut dapat menghambat perputaran perekonomian," jelasnya.

"Pertumbuhan ekonomi Riau selama tahun 2023 mencapai 4,21%, dengan distribusi secara nasional mencapai 5,00% atau terbesar ke-6," tuturnya.

Dari sisi pengeluaran, perekonomian Riau masih didominasi oleh tingkat konsumsi masyarakat sedangkan dari sisi lapangan usaha tumbuh karena peningkatan produksi TBS, hutan tanaman industri, dan kenaikan kegiatan konstruksi.

"Pada sisi belanja transfer daerah yang dilaksanakan olehpemerintah daerah, total penyaluran DAK Fisik juga hampir sempurna dengan capaian 98,9% dari total nilai kontrak kegiatan," ucapnya.

Ia juga menjelaskan bahwa, capaian output yang masih rendah terjadi karena belum updatenya pelaporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah, untuk melaporkan progress pembangunan fisik kegiatan.

Namun, masihtedapat beberapa hal yang masih menjadi perhatian untuk peningkatan kualitas belanja kegiatan harmonisasi, khususnya pada tahap perencanaan penganggaran. Terdapat satu kegiatan yang pelaksanaannya tidak maksimal, yang disebabkan adanya kesalahan teknis perencanaan terkait kebutuhan pengerjaan.