Ketua DPR dan Ketua Majelis Nasional Prancis Bahas Peran Perempuan
Ketua DPR RI Puan Maharani bertemu Ketua Majelis Nasional Prancis. (DPR)
RIAUMANDIRI.CO - Ketua DPR RI Puan Maharani bertemu Ketua Majelis Nasional Prancis di Palais Bourbon, Gedung Parlemen Prancis pada Selasa (5/3/2024). Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas masalah seputar peranan perempuan di kedua negara.
Pertemuan tersebut merupakan salah satu agenda dalam lawatan Puan saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ketua Parlemen perempuan dunia atau Women Speakers' Summit 2024.
Puan menegaskan Indonesia memiliki banyak produk hukum yang mendukung hak-hak dan perlindungan perempuan. Seperti UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS, dan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA).
Puan juga menyampaikan bahwa di periode kepemimpinannya telah terjadi banyak affirmative action untuk mendukung agar syarat 30% calon anggota parlemen perempuan dari parpol dilaksanakan.
“UU TPKS menjadi UU anti-kekerasan seksual dan lewat RUU KIA, kami mendorong adanya hak cuti ayah bagi pekerja yang istrinya melahirkan,” jelas politisi PDI-Perjuangan itu.
Dalam pembicaraan dua arah ini Puan juga mempertanyakan, mengapa ada perbedaan gaji bagi perempuan dan laki-laki di Prancis. Yaël Braun-Pivet mengakui tentang hal tersebut dan menjelaskan perbedaan gaji perempuan 25% lebih sedikit dibanding bagi pekerja laki-laki.
“Namun hal ini karena durasi kerja dari pemberi kerja yang lebih sedikit bagi perempuan dibanding laki-laki. Dengan masa kerja sama, perbedaannya 15%. Untuk posisi pekerja penuh waktu, ada perbedaan sekitar 4%,” paparnya.
Yaël Braun-Pivet juga mengakui masih kurangnya akses perempuan di Prancis untuk menduduki jabatan-jabatan penting. “Secara prinsip memang sudah ada kesamaan hak antara laki-laki dan Perempuan, namun untuk kesempatan yang riil masih perlu waktu,” aku Yaël Braun-Pivet.
Puan lantas menyimpulkan, perjuangan untuk adanya kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan masih belum selesai sehingga perlu untuk terus diperjuangkan. Setali tiga uang, Yaël Braun-Pivet juga sepaham dengan kesimpulan yang disampaikan Puan.
Ia juga menyatakan Indonesia sangat berperan dalam mendorong pemberdayaan perempuan di ASEAN. “Indonesia aktif membahas isu perempuan di AIPA 2023, di bawah kepemimpinan Ibu Puan Maharani. Indonesia juga aktif pada isu perempuan di Afghanistan dan di tingkat global, Indonesia berperan untuk mendorong hal ini,” kata Yaël Braun-Pivet.
Pada kesempatan yang sama, Puan sekaligus mengundang Ketua Majelis Nasional Prancis untuk hadir dalam agenda Parliamentary Meeting pada the World Water Forum (WWF) ke-10 yang akan digelar di Bali pada 19-21 Mei mendatang, di mana DPR bertindak sebagai tuan rumah.
WWF merupakan pertemuan utama parlemen di tingkat global yang membahas isu air dan sanitasi, terutama dalam menghadapi kelangkaan pasokan air bersih.
“Parlemen harus berkontribusi mengatasi isu pasokan air bersih dan sanitasi, dan dalam mencapai targer SDG 6. Saya ingin mengundang ibu Presiden Majelis Nasional Perancis untuk menghadiri acara tersebut,” tutup Puan. (*)
Pertemuan tersebut merupakan salah satu agenda dalam lawatan Puan saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ketua Parlemen perempuan dunia atau Women Speakers' Summit 2024.
Puan menegaskan Indonesia memiliki banyak produk hukum yang mendukung hak-hak dan perlindungan perempuan. Seperti UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS, dan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA).
Puan juga menyampaikan bahwa di periode kepemimpinannya telah terjadi banyak affirmative action untuk mendukung agar syarat 30% calon anggota parlemen perempuan dari parpol dilaksanakan.
“UU TPKS menjadi UU anti-kekerasan seksual dan lewat RUU KIA, kami mendorong adanya hak cuti ayah bagi pekerja yang istrinya melahirkan,” jelas politisi PDI-Perjuangan itu.
Dalam pembicaraan dua arah ini Puan juga mempertanyakan, mengapa ada perbedaan gaji bagi perempuan dan laki-laki di Prancis. Yaël Braun-Pivet mengakui tentang hal tersebut dan menjelaskan perbedaan gaji perempuan 25% lebih sedikit dibanding bagi pekerja laki-laki.
“Namun hal ini karena durasi kerja dari pemberi kerja yang lebih sedikit bagi perempuan dibanding laki-laki. Dengan masa kerja sama, perbedaannya 15%. Untuk posisi pekerja penuh waktu, ada perbedaan sekitar 4%,” paparnya.
Yaël Braun-Pivet juga mengakui masih kurangnya akses perempuan di Prancis untuk menduduki jabatan-jabatan penting. “Secara prinsip memang sudah ada kesamaan hak antara laki-laki dan Perempuan, namun untuk kesempatan yang riil masih perlu waktu,” aku Yaël Braun-Pivet.
Puan lantas menyimpulkan, perjuangan untuk adanya kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan masih belum selesai sehingga perlu untuk terus diperjuangkan. Setali tiga uang, Yaël Braun-Pivet juga sepaham dengan kesimpulan yang disampaikan Puan.
Ia juga menyatakan Indonesia sangat berperan dalam mendorong pemberdayaan perempuan di ASEAN. “Indonesia aktif membahas isu perempuan di AIPA 2023, di bawah kepemimpinan Ibu Puan Maharani. Indonesia juga aktif pada isu perempuan di Afghanistan dan di tingkat global, Indonesia berperan untuk mendorong hal ini,” kata Yaël Braun-Pivet.
Pada kesempatan yang sama, Puan sekaligus mengundang Ketua Majelis Nasional Prancis untuk hadir dalam agenda Parliamentary Meeting pada the World Water Forum (WWF) ke-10 yang akan digelar di Bali pada 19-21 Mei mendatang, di mana DPR bertindak sebagai tuan rumah.
WWF merupakan pertemuan utama parlemen di tingkat global yang membahas isu air dan sanitasi, terutama dalam menghadapi kelangkaan pasokan air bersih.
“Parlemen harus berkontribusi mengatasi isu pasokan air bersih dan sanitasi, dan dalam mencapai targer SDG 6. Saya ingin mengundang ibu Presiden Majelis Nasional Perancis untuk menghadiri acara tersebut,” tutup Puan. (*)
Tags
Internasional
.jpeg)
.jpeg)
Berita Terkait
- IMA Chapter Pekanbaru Santuni 100 Anak Yatim
- iPhone 8 Belum Rilis, Antrean Sudah Mengular di Apple Store
- Jokowi Kunker ke Riau, Syahrul Aidi: Bukan Jalan Tol Saja yang Dibangun, Jalan Umum Juga
- Gilang: Polisi Gegabah Tangani Demo Warga Seruyan
- Ketua DPR RI Minta Pemerintah Antisipasi Lonjakan Pemudik dan Cegah Penyebaran Covid-19
- Ada Wabah Corona, DPRD Pekanbaru Dukung Penutupan Mal hingga Tempat Hiburan
