RIAUMANDIRI.CO - Mahfud MD menyatakan siap mundur dari jabatan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam). Namun, kata dia, hanya tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus dijaga.

Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah dihubungi, Rabu (24/1/2024) menyambut positif langkah Mahfud tersebut.

Namun kalau sudah menyatakan akan mundur, lanjut Fahri, jangan lagi mencari alasan lain, termasuk menuding pihak lain yang katanya menggunakan jabatan dan fasilitasi negara untuk kepentingan pribadi. Masalahnya lebih parah, sudah Joko Widodo bukan capres, diserang kebijakanya oleh orang yang masih jadi pembantunya.

"Bagus lah. Tapi nggak usah cari alasan lain, mundur itu karena setiap hari menyerang kebijakan pemerintah yang harusnya dipuji. Lah gimana? Saya koordinator yang bikin kebijakan, 4 tahun lebih nggak ada masalah. Baik-baik saja. Tiba-tiba sekarang gabung sama kelompok kecewa, terus semua kebijakan itu saya salahkan? Piye?" sindir mantan Wakil Ketua DPR RI itu lagi.

Fahri mengatakan, kalau mau jujur, untuk apa Mahfud menyerang kebijakan pemerintahan yang dipimpin Jokowi. Diingatkan bahwa Jokowi itu memimpin kabinet presidensialisme, yang artinya seluruh kebijakan telah di-distribusikan selama ini kepada para pembantunya.

"Pak Jokowi memerlukan tanggung jawab presiden di satu sisi, tapi di sisi lain memerlukan loyalitas para pembantunya. Ngapain orang menyerang kebijakan pak Jokowi? Bukankah Capresnya bukan pak Jokowi? Kalau nggak loyal gimana?" tanya politisi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu lagi.

Menurut Fahri, baru di Indonesia ada pemilihan presiden yang tidak ada petahananya, tapi isunya adalah melawan petahana. Padahal rakyat tahu bahwa petahana tidak ada, terus kenapa 01 dan 03  kerjaannya menyerang petahana padahal petahana tidak ada.

"Makanya kelihatan seperti meninju angin. Kemarin juga dalam debat cawapres, 01 dan 03  disiapkan waktu untuk berdebat oleh moderator, tapi yang terjadi adalah bukannya berdebat konfrontasi gagasan dan ide masing-masing, malah keduanya membahas Jokowi yang tidak ada di arena.

"Keduanya kabinet koalisi pula. Jadi silahkan pak Mahfud mundur saja, nggak perlu lagi mencari-cara alasan," tutup Caleg DPR RI Partai Gelora Indonesia untuk Dapil NTB I tersebut.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, menyatakan akan segera mengundurkan diri dari jabatannya di Kabinet Indonesia Maju. Selain komitmennya dengan capres Ganjar Pranowo, juga untuk menghindari konflik kepentingan menjadi salah salah satu alasan Mahfud mundur dari jabatannya.

Rencana untuk mundur dari kabinet disampaikan Mahfud dalam acara Tabrak Prof! yang digelar di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024) malam. Kepada para peserta Tabrak Prof!, Mahfud menyampaikan bahwa sebelumnya, ia tak mundur dari kabinet karena ingin menunjukkan etika yang baik sebagai pejabat negara. Meski ikut berkontestasi sebagai cawapres, Mahfud mengaku tidak memanfaatkan kekuasaan serta fasilitas negara untuk urusan kampanye.

Namun, menurut Mahfud, situasinya tidak berimbang. Pihak lain justru menggunakan jabatan untuk kepentingan kontestasi. Bahkan, sejumlah menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik juga bergabung menjadi tim sukses capres dan cawapres.

"Oleh sebab itu, saya kira percontohan saya ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga," demikian Mahfud MD. (*)