RIAUMANDIRI.CO - Lagi-lagi tungku smelter nikel milik perusahaan China meledak. Kali ini terjadi di PT Sulawesi Mining Investment (SMI), kawasan Indonesian Morowali Industrial Park, Morowali, Sulawesi Tengah, Jumat (19/1/2024).

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai kecelakaan beruntun itu dapat terjadi karena Pemerintah lamban mengaudit seluruh smelter perusahaan China. Harusnya sejak kali pertama terjadi ledakan tungku smelter di PT Gunbuster Nickel Industries (GNI) tahun lalu, Pemerintah aktif menjalankan audit kepada seluruh smelter milik perusahaan China.

Dua bulan lalu meledak smelter PT.ITTS yang menelan korban sebanyak 21 orang tewas. Kemudian disusul dengan kembali meledaknya smelter PT. GNI dan kini terjadi ledakan smelter di PT. SMI.

"Ledakan smelter yang  beruntun terjadi di akhir tahun 2023 dan awal tahun ini mencerminkan tata kelola usaha industri smelter ini tidak sebaik yang digembar-gemborkan Pemerintah," terang Mulyanto dalam keterangan tertulisnya kepada media ini, Sabtu (20/1/2024).

Ditegaskan, pemerintah harus profesional mengawasi pelaksanaan program Keamanan dan Keselamatan Kerja (K3) di semua perusahaan asal negeri tirai bambu tersebut, termasuk mengawasi keandalan alat kerja dan fasilitas yang digunakan selama produksi.

"Jangan karena perusahaan ini milik investor China maka Pemerintah menjadi lemah dan takut melakukan pengawasan secara ketat," kata politisi PKS itu.

Mulyanto minta Pemerintah tegas dan segera mengaudit seluruh smelter China tersebut serta mengevaluasi tata kelola industri smelter. Hal ini perlu untuk memastikan bahwa izin usaha industri yang diberikan benar-benar dijalankan secara aman dan selamat bagi pekerja dan masyarakat.

"Kita khawatir dengan berbagai kemudahan dan insentif baik fiskal maupun non fiskal yang diberikan pemerintah, alih-alih menjalankan usaha industri dengan baik, perusahaan smelter ini justru lalai dan ugal-ugalan dalam menjalankan tata kelola industri. Akhirnya yang jadi korban adalah pekerja," ujar Mulyanto.

Sebagai pihak paling berwenang di negara ini sudah sepantasnya Pemerintah tidak berhenti mencari penyebab kasus ledakan smelter ini pada kelalaian di tingkat pekerja, tetapi lebih dalam dan komprehensif lagi pada tingkat korporasi yakni tata kelola usaha industri. 

"Pemerintah jangan ragu-ragu mencabut izin industri smelter yang terbukti mbalelo. Ini bukan hanya soal keamanan dan keselamatan pekerja tapi juga upaya menjaga marwah Pemerintahan agar tidak dipandang sebelah mata oleh investor asing," tandas Mulyanto. (*)