Riaumandiri.co - Keberadaan pelabuhan ilegal di Riau disebut menjadi salah satu persoalan susahnya memberantas  Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) khususnya Pekerja Migran Indonesia (PMI), Senin (4/12).

Hal itu disampaikan oleh Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Masrul Kasmy saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Penanganan dan Pencegahan TPPO PMI di Lintas Perbatasan Laut.

"Riau ini banyak daerah yang pelabuhannya tidak resmi sehingga sulit mengatasi tindak pidana ini. Mereka bisa saja menyebrang dengan berbagai peluang yang ada dengan mudah. Terutama daerah pesisir kita," ucapnya.

Oleh sebab itu, Masrul menambahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bekerja sama dengan pemerintahan di daerah untuk memberi dukungan dan mengendalikan situasi. Diharapkan, masyarakat tidak termakan bujuk rayu para mafia pelaku TPPO.

"Artinya, apa yang kita lakukan untuk penanganan tindak pidana di perbatasan laut ini penting untuk menjembatani dan mengawasi masyarakat kita," imbuhnya.

Pemprov Riau menyambut baik pelaksanaan Rakor yang akan dilaksanakan dua hari mulai tanggal 4 hingga 5 Desember 2023. Diharapkan, rakor ini dapat memberi banyak manfaat khususnya pelaksanaan perlindungan pekerja migran.

"Semoga forum hari ini dapat mencapai tujuan dan hasil sesuai dengan yang diharapkan," tutupnya.

Sumber : Media Center Riau

Editor : Akmal