RIAUMANDIRI.CO - Anggota Komisi VII DPR RI dari PKS Mulyanto menegaskan fraksinya menolak power wheeling masuk ke dalam RUU EBET yang saat ini sedang dibahas.

Power wheeling yaitu memperbolehkan pihak swasta atau Independent Power  Producer (IPP) untuk membangun pembangkit listrik dan menjual secara langsung kepada masyarakat melalui jaringan transmisi PLN.

Ia menyatakan bahwa Fraksi PKS sejak awal menolak wacana  power wheeling tersebut karena bertentangan dengan undang-undang (UU) dan peraturan yang ada.

Ia menyebut Fraksi PKS akan menyuarakan penolakan ini dengan tegas dalam rapat pembahasan, baik di tingkat panitia kerja (panja) RUU EBET maupun rapat Komisi VII DPR RI.

Fraksi PKS sepakat dan sejalan dengan aspirasi yang disampaikan teman-teman Serikat Pekerja (SP) PLN terkait penolakan skema power wheeling.

"Fraksi PKS melihat ketentuan ini sangat berbahaya bagi tata kelola kelistrikan nasional. Karena itu dengan tegas Fraksi PKS menolak usulan tersebut," tegas Mulyanto, Rabu (29/11/2023).

Sebelumnya Fraksi PKS DPR RI menerima perwakilan SP-PLN yang menyampaikan penolakan atas power wheeling dalam RUU EBET, Selasa (28/11/2023).

Anggota Panja RUU EBET dari Fraksi PKS itu berjanji akan memperjuangkan aspirasi ini dengan sungguh-sungguh. Ia menegaskan ada yang aneh dengan sikap Pemerintah yang kembali mengajukan soal power wheeling, meskipun sebelumnya sudah sepakat untuk tidak membahas soal ini. 

Pemerintah dianggap tidak konsisten dan melanggar peraturan perundangan yang ada. Mulyanto merasa ada kepentingan kelompok tertentu yang mendesak Pemerintah agar aturan power wheeling kembali dimasukan ke dalam RUU EBET.

"Sebelumnya Pemerintah maju-mundur, lalu batal mengajukan ketentuan soal power wheeling dalam DIM RUU EBET.  Kemudian sekarang mengusulkan kembali ketentuan yang sama. Ini sangat aneh," ujar Mulyanto.

Menghadapi kondisi ini Mulyanto minta SP PLN bersama masyarakat menyuarakan penolakan secara masif melalui berbagai sarana yang ada.

Ia melihat isu ini harus lebih banyak disosialisasikan kepada masyarakat agar Pemerintah tidak berani kongkalikong dengan kelompok usaha tertentu yang ingin cari keuntungan melalui aturan power wheeling. (*)