RIAUMANDIRI.CO - Perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-41 tingkat Provinsi Riau tahun 2023 yang diselenggarakan di Kota Rengat Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) resmi berakhir. Kabupaten Kampar harus puas berada di posisi keenam dari 12 Kabupaten/Kota peserta se-Provinsi Riau, dengan jumlah 37 poin.

Menyikapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Repol, S.Ag., M.IP menyayangkan kemunduran prestasi yang diperoleh Kafilah Kampar di MTQ tahun ini. Repol menyampaikan kekecewaannya terhadap perolehan akhir Kabupaten Kampar pada MTQ ini.

"Kita sangat menyayangkan torehan hasil yang diperoleh Kafilah Kampar pada MTQ ini, dulu sempat menjadi juara umum di Tahun 2019, posisi ke Empat di 2022 dan sekarang turun lagi posisi ke Enam, kami sangat menyayangkan penurunan prestasi ini apalagi dengan jarak poin yang terpaut sangat jauh, kalau posisi ke enam pun tapi jarak poinnya nggak terlalu jauh kami masih maklumi tapi ini jarak poinnya sangat jauh luar biasa, 82 poin bengkalis sebagai juara umum dan Kampar 37 poin," terangnya, Selasa (21/11/2023).

Kemudian Ketua DPD Golkar Kabupaten Kampar ini berharap agar segera dilakukan evaluasi Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ).

"Harus evaluasi menyeluruh, kalau ketua LPTQ nya orang biasa itu masuk akal kalau kalah tapikan ini Ketua LPTQ nya Sekda. Jadi harapan kami nanti Sekda yang baru ini harus bergerak cepat, membawa orang untuk menjadi pengurus itu bukan orang dekat tapi adalah orang yang benar-benar paham LPTQ," tegasnya.

Ia juga menekankan, jika ingin memilih pengurus LPTQ, harus berdasarkan kemampuan bukan faktor kedekatan.

"Saya juga dapat info kalau dalam kepengurusan ada like and dislike (suka dan tidak suka), jadi kedepannya kalau memang ingin membangun Qori dan Qariah kita atau kontingen Kampar ini dengan baik dan bagus betul-betul memilih pengurus jangan karena faktor kepentingan tetapi betul-betul kepada semangat untuk menghadirkan yang terbaik untuk Kampar," ujar Repol.

"Dari awal harus kita perbaiki, saya lihat ada SK baru pengurus LPTQ nanti saya akan pastikan juga orang-orangnya benar-benar yang berkecimpung dalam LPTQ atau tidak, kalau tidak harus dievaluasi. Bupati harus berani dan bertanggungjawab dalam mengeluarkan SK ini," pungkas Repol.(adv)