Jokowi Minta Sri Lanka Cabut Larangan Impor Minyak Sawit
Riaumandiri.co - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Sri Lanka mencabut larangan impor minyak sawit. Menurutnya, CPO yang merupakan komoditas unggulan Indonesia diproduksi dengan memperhatikan standar lingkungan.
"Saya usul kita bentuk mekanisme khusus untuk membuka kembali akses pasar minyak sawit Indonesia di Sri Lanka," ungkap Jokowi dalam keterangan resmi Sekretariat Kabinet, Selasa (17/10).
Hal itu dibahas dalam pertemuan Jokowi dengan Presiden Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka Ranil Wickremesinghe di Beijing, Tiongkok, Selasa (17/10). Dalam pertemuan itu, keduanya juga membahas pembentukan perjanjian perdagangan preferensi atau preferential trade agreement.
Pasalnya, volume perdagangan Indonesia-Sri Lanka turun 2,75 persen pada 2022, sehingga dibutuhkan upaya bersama untuk meningkatkan nilai perdagangan kedua negara.
"Untuk itu, saya menyambut baik keinginan Sri Lanka membentuk preferential trade agreement dengan Indonesia," ujar Jokowi.
Jokowi juga berharap Wickremesinghe mendukung kerja sama beberapa BUMN Indonesia dengan Sri Lanka, terutama di bidang pengadaan gerbong kereta api dan pencetakan paspor elektronik Sri Lanka.
Sri Lanka melarang impor minyak sawit termasuk dari Indonesia sejak 2021. Presiden Sri Lanka saat itu, Gotabaya Rajapaksa mengatakan keputusan larangan impor dilakukan agar negara tersebut bebas perkebunan kelapa sawit dan konsumsi minyak sawit. Pasalnya Sri Lanka mengimpor sekitar 200 ribu minyak sawit per tahun.
Sementara itu, Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (Gapki) mengatakan dari sekitar 200 ribu ton sawit yang diimpor Sri Lanka pada 2020, 70 persennya berasal dari Indonesia. Sehingga, impor dari Indonesia diperkirakan sekitar 140 ribu ton.
Namun, Ketua Bidang Luar Negeri Gapki M Fadhil Hasan mengatakan bila dilihat dari total ekspor minyak sawit mentah Indonesia pada 2020 yang sebanyak 28,27 juta ton, ekspor ke Sri Lanka relatif kecil.
Sri Lanka disebut tidak masuk dalam negara utama tujuan ekspor sawit Indonesia, seperti halnya China, Uni Eropa, India, Bangladesh, dan negara-negara Timur Tengah.
.jpeg)
.jpeg)
