RIAUMANDIRI.CO - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong Pemerintah Indonesia segera mengambil sikap menjadi penengah dalam konflik antara Palestina-Israel sehingga peperangan dapat dihentikan.

Pemerintah juga perlu menyerukan pentingnya perdamaian dengan konsep dua negara berdaulat (two-state solution) yang berdampingan, demi menghindari bertambahnya korban kemanusiaan yang semakin hari kian bertambah.

“Konsep tersebut sesuai landasan yang telah lama diakui sebagai jalan menuju penyelesaian yang adil. Kita perlu menyampaikan agar kedua negara mengedepankan unsur dialog untuk mendinginkan situasi di sana dan terus bersuara kepada dunia untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Karena perang tidak bisa dibenarkan dalam segi aspek apapun, warga yang akan terus-terus jadi korban,” sebut Puan dalam rilisnya, Senin (9/10/2023).

DPR juga menilai diperlukan kehadiran negara-negara lain untuk terus menyuarakan perdamaian di Palestina. Puan mengatakan Indonesia harus menunjukkan sikap politik internasional yang bebas aktif sesuai amanat konstitusi.

“Indonesia juga perlu mengingatkan agar tidak ada satu negara pun yang mendukung peperangan antara Israel-Palestina berlanjut. Terlebih negara-negara adidaya yang memiliki kekuatan militer besar,” ungkap Mantan Menko PMK ini.

Sebagai Ketua DPR RI, ia sendiri dalam berbagai kesempatan di forum internasional terus menyuarakan kemerdekaan Palestina. Seperti dalam Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 yang digelar di Bali tahun 2022 lalu.

Ia menekankan pentingnya terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan IPU sebagai forum parlemen dunia harus bisa menyebarkan budaya damai.

"Dalam beberapa forum Parlemen dunia, DPR selalu menyuarakan untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Kami terus berkomitmen menyelesaikan berbagai konflik di belahan bumi lainnya," ucapnya.

Kemudian pada forum  Parliamentary Union of the Organisation of Islamic Cooperation (OIC) atau Konferensi Persatuan Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) ke-17 di Aljazair, Puan juga menekankan pentingnya menghargai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina.

"Kondisi di lapangan tidak banyak berubah. Kekerasan, dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi di Palestina," urainya.

Lebih lanjut, Politisi PDIP itu  berharap Indonesia bisa menjadi negara yang menggerakkan dunia untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina. Sebab menurutnya, dunia internasional seakan membiarkan terus menerusnya terjadi peperangan di sana.

"Tidak ada tanda-tanda harapan akan berdirinya negara Palestina yang telah dijanjikan oleh dunia internasional. Indonesia harus mengambil peran mendorong negara lain untuk memberikan kemerdekaan kepada rakyat Palestina," pungkas Puan.

Selamatkan WNI

Puan Maharani juga menekankan kepada Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memastikan keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) di negara yang sedang berkonflik tersebut.

"Pemerintah harus memastikan warga negara kita yang berada di sana dalam kondisi aman, tidak kekurangan bahan pokok. Karena selama perang, kebutuhan pokok sangat sulit sekali untuk didapatkan. Negara harus hadir memberikan bantuan secepatnya," kata Puan.

Menurut data resmi Kemenlu, terdapat 13 WNI yang menetap di wilayah sekitar Jalur Gaza, lokasi yang eskalasi konflik antara Palestina-Israel paling mengkhawatirkan. Mereka merupakan relawan kemanusiaan.

Ia meminta Kemenlu harus mengawasi perkembangan situasi di wilayah konflik dan siap melakukan evakuasi bila diperlukan untuk melindungi warga Indonesia yang berada di wilayah tersebut.

"Jika memungkinkan dan memang harus dilakukan, Pemerintah harus mengambil langkah responsif dengan upaya evakuasi warga negara kita agar tidak menjadi korban peperangan," tegasnya.

Diketahui. perang di jalur Gaza yang tak terhindarkan terjadi pada hari Sabtu (7/10), dengan kondisi saling serang antarkedua negara. Akibat eskalasi konflik Israel dan Palestina kali ini, setidaknya sudah hampir seribu orang meninggal dunia. Serangan dari kedua belah pihak juga menyebabkan ribuan warga terluka. (*)