RIAUMANDIRI.CO - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti bangunan sekolah yang rusak, yang berdampak terganggunya aktivitas belajar mengajar. Karena itu ia meminta pemerintah pusat dan daerah segera mempercepat perbaikan infrastruktur pendidikan yang rusak tersebut.

"DPR mendorong pemerintah untuk segera mengambil tindakan konkret dalam mengatasi masalah kualitas bangunan sekolah yang tidak layak di sejumlah daerah," kata Puan dalam rilisnya, Jumat (6/10/2023).

Diketahui, bangunan sekolah di SMPN 3 Agrabinta, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mengalami kerobohan akibat tak kunjung direnovasi oleh pemerintah setempat. Peristiwa serupa juga terjadi di SD Negeri Binoh 3 di Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Madura. 

Kondisi bangunan sekolah terkini sangat tidak layak sehingga berpotensi membahayakan peserta didik. Salah satu ruang kelas terpaksa dikosongkan setelah bagian tembok ambruk. Kondisi tersebut membuat atap bangunan ikut rusak dan terancam roboh. 

Meski tak ada korban jiwa, Politisi PDI-Perjuangan itu menilai banyaknya bangunan sekolah yang tak memadai merupakan pekerjaan rumah yang harus cepat diselesaikan Pemerintah.

Ia juga menekankan peristiwa robohnya bangunan sekolah harus dijadikan sebagai peringatan keras agar Pemerintah mengevaluasi sistem pengawasan dan pengelolaan kualitas bangunan sekolah di Indonesia. 

"Perlu diingat, memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang layak adalah sebuah investasi bagi dunia pendidikan di masa depan. Kita harus berkomitmen untuk memastikan bahwa investasi tersebut terjaga dengan baik," ungkap Puan.

Menyongsong Indonesia Emas 2045, menurut Puan, Pemerintah perlu merespons cepat aduan setiap sekolah yang memerlukan bantuan untuk merenovasi bangunannya. Selain tenaga pendidik, fasilitas belajar yang mendukung juga sangat penting untuk dibangun oleh Pemerintah.

"Pemda harus bergerak aktif dalam mendata dan memberikan bantuan kepada sekolah di wilayahnya yang membutuhkan," kata Puan.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2022, terdapat 21.983 sekolah yang kondisinya rusak dan butuh perbaikan. Sekolah-sekolah tersebut tersebar di seluruh Indonesia, dengan sebagian besar berada di daerah pedesaan dan terpencil.

Salah satu fokus kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang pendidikan pada anggaran Kemendikbudristek sendiri adalah pembangunan prasarana, terutama sekolah yang tidak memadai dan banyak mengalami kerusakan.

Rehabilitasi prasarana sekolah dilakukan mulai jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), dan Sekolah Luar Biasa (SLB).

Puan mengingatkan bahwa rehabilitasi dan pembangunan sarana pendidikan harus melibatkan peran dinas yang memiliki kewenangan cipta karya, mulai dari proses pengusulan hingga pelaksanaan. Sebab itu, Puan meminta keterlibatan Pemda yang lebih aktif untuk memantau sekolah-sekolah di wilayahnya.

"Dinas Pendidikan daerah harus lebih cekatan dalam menerima laporan dari sekolah dan menindaklanjuti jika ada bangunan sekolah yang tidak layak kondisinya. Respons cepat dapat mencegah kejadian yang tidak diinginkan," tuturnya.

Tidak hanya itu, dirinya meminta Pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap proyek-proyek konstruksi dan sistem pemeliharaan bangunan serta fasilitas di sejumlah sekolah.

“Pengawasan yang ketat akan memastikan bahwa kondisi bangunan dan fasilitas sekolah sudah sesuai standar keamanan dan kenyamanan bagi siswa,” tegasnya.

Dari data Kemendikbudristek juga diketahui anggaran untuk memperbaiki bangunan sekolah yang rusak di Indonesia pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 2,2 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk memperbaiki 22.023 ruang kelas yang rusak sedang dan berat.

Dengan ketersedian anggaran, ia berharap Pemerintah bisa menyusun prioritas sekolah mana yang mendapat bantuan untuk renovasi sekolah.

"Pemerintah perlu terus meningkatkan anggaran untuk perbaikan bangunan sekolah agar semua sekolah di Indonesia dapat memiliki kondisi yang baik dan dapat mendukung proses belajar mengajar yang optimal," paparnya.

Di sisi lain, perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI mengingatkan agar Kemendikbudristek dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) bersinergi memperbaiki akses jalan menuju sekolah.

"Pemerintah dengan kerja sama lintas kementerian perlu terus meningkatkan upaya untuk mengatasi masalah akses sulit menuju sekolah. Upaya tersebut penting untuk memastikan bahwa semua siswa di Indonesia memiliki akses yang sama terhadap pendidikan," terang cucu Bung Karno tersebut.

Beberapa sekolah yang memiliki akses jalan yang sulit kerap dijumpai dalam dunia pendidikan, seperti di SD Negeri 132 Lubuklinggau, Sumatera Selatan yang berada di daerah pegunungan dengan akses jalan yang sulit dan kerap didera bencana longsor. Selain itu ada SMA Negeri 1 Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) terletak di daerah terpencil dengan akses jalan yang rusak dan berbatu.

Puan mengatakan sarana dan prasarana penunjang pendidikan seringkali dianggap hal sepele, namun ternyata memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan perilaku pelajar. Menurutnya, menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pembelajaran dapat meminimalisir kenakalan pelajar.

"Pengembangan fasilitas olahraga juga menjadi fokus. Dengan adanya lapangan sepak bola, basket, dan tempat bermain lainnya, pelajar memiliki alternatif aktivitas yang sehat dan bermanfaat. Ini membantu mengurangi kecenderungan mereka untuk terlibat dalam tindakan kenakalan," tandasnya. (*)