RIAUMANDIRI.CO - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menolak wacana penggantian BBM jenis Pertalite dengan Pertamax Green 92 pada awal tahun 2024.

Menurutnya rencana itu masih perlu dikaji lebih dalam karena menyangkut aspek teknis, keekonomian dan besaran subsidi untuk produksi serta distribusi.

Lagi pula kata politikus PKS itu, hingga kini DPR dan Pemerintah belum pernah membicarakan rencana tersebut. Sehingga sangat aneh bila tiba-tiba beredar wacana penggantian BBM murah bagi masyarakat tersebut.

"Setahu saya hingga kini belum ada pembahasan terkait rencana Pemerintah menghapus Pertalite lalu menggantinya dengan Pertamax Green 92 pada tahun 2024," kata Mulyanto kepada media ini, Jumat (1/9/2023).

Dijelaskan bahwa dia hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR RI dengan Dirut Pertamina beserta jajarannya tersebut.  Dalam RDP Rabu (30/8/2023) itu tidak ada pembahasan kebijakan mengganti Pertalite dengan Pertamax Green 92. Lagi pula tidak tepat RDP dengan Pertamina membahas isu itu.

Mulyanto menerangkan dalam RDP tersebut Pertamina hanya menyampaikan kajian terkait peningkatan produksi dan distribusi pertamax green 95 dan juga pertamax green 92. 

Implementasi Pertamax green 92 sendiri, kelihatannya masih memerlukan waktu, karena banyak aspek yang harus diperjelas dan dimantapkan, termasuk volume dan sumber ethanol, serta insentif impor yang dibutuhkan.

"RDP tersebut sama sekali tidak membahas kebijakan untuk mengganti Pertalite dengan Pertamax green 92. Karena Pertamina kan hanya operator bukan regulator," tegasnya.

Pertamina tegas Mulyanto, tidak memiliki kewenangan untuk merumuskan, membahas dan menetapkan kebijakan terkait subsidi BBM. Paling-paling Pertamina hanya memberi usul atau masukan kepada Pemerintah atau Komisi VII DPR RI.

"Usul atau masukan kebijakan dari Pertamina tersebut bisa diterima atau ditolak, tergantung perspektif lembaga pembentuk kebijakan," jelas Mulyanto.

Dijelaskan, dari sisi kebijakan subsidi BBM, sebagaimana tercermin dalam Asumsi Makro APBN 2024, yang baru saja ditetapkan Komisi VII DPR RI bersama Pemerintah Kamis 31/8/2023 tidak ada pembicaraan terkait penghapusan Pertalite lalu menggantinya dengan Pertamax Green 92 pada tahun 2024.

Untuk diketahui, RDP Komisi VII DPR RI dengan Dirut Pertamina dan seluruh jajarannya, Rabu 30/8/2023 membahas topik terkait bisnis internasional Pertamina, Pertamax green 95, distribusi gas melon 3 kilogram, dan perkembangan akuisisi Pertamina atas Blok Masela.

Dalam kesempatan RDP tersebut tidak dibuat kesimpulan rapat, hanya catatan rapat, khususnya terkait prognosis penyerapan gas melon 3 kilogram di tahun 2023, yang sedikit over kuota sebesar 0.28 juta metrik ton. (*)