Ketua MPR Minta KLHK Lebih Serius Menangani Karhutla di Riau

Ketua MPR Minta KLHK Lebih Serius Menangani Karhutla di Riau

RIAUMANDIRI.CO - Ketua MPR RI Bambang Soesatto meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama pihak terkait untuk lebih serius  menangani kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang di Provinsi Riau.

"KLHK perlu menyusun langkah mitigasi jangka panjang serta intervensi yang lebih kuat dalam mengatasi persoalan karhutla tersebut," kata Bamsoet, begitu dia akrab disapa, Kamis (3/8/2023), menanggapi kasus karhutla yang terjadi di Riau.

Seperti diberitakan media massa, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau mencatat sejak Januari hingga Agustus 2023, sudah terjadi karhutla di 12 kabupaten/kota dengan luas lahan yang terbakar sekitar 990,59 hektare dan sebanyak 1.173 total hotspot dengan 360 titik fire spot yang tersebar.

Disamping itu, Bamsoet juga mendorong pemerintah bersama aparat kepolisian untuk dapat menyelidiki sekaligus menindak tegas oknum yang terbukti melakukan pembakaran lahan dengan cara dibakar atau disengaja.

Bamsoet juga meminta tim satgas gabungan yang terdiri dari TNI Polri, Manggala Agni, BPBD dan masyarakat peduli api untuk terus bersiaga mencegah dan melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Riau tersebut, dengan tetap memprioritaskan wilayah yang paling banyak terjadi karhutla.

"Saya juga meminta kepolisian daerah untuk lebih menggencarkan patroli, khususnya di daerah rawan terjadinya karhutla disamping terus meninjau dan memantau titik-titik rawan terjadinya karhutla. Upaya ini diharapkan mampu meminimalisir hingga menekan tingginya kasus karhutla di wilayah-wilayah tertentu," kata Bamsoet.

Tidak lupa Bamsoet meminta pemerintah daerah bersama masyarakat peduli api untuk kembali dan terus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak karhutla.

"Dengan demikian, diharapkan seluruh pihak termasuk masyarakat turut serta mencegah dan menanggulangi karhutla. Mengingat, mengatasi karhutla bukan hanya tugas aparat tetapi tanggung jawab bersama termasuk masyarakat," kata Bamsoet. (*)