RIAUMANDIRI.CO - Anggota Komisi Il DPR RI Guspardi Gaus mengatakan Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) memperjelas status tenaga honorer.

Dengan direvisinya UU ASN tersebut, para tenaga honorer, yang terakhir terdata sebanyak 2,3 juta, dapat diakui dengan baik dan mendapatkan hak-hak yang layak sesuai dengan kontribusi dan pengabdiannya kepada negara.

Guspardi Gaus menjamin tidak adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap tenaga honorer Indonesia setelah UU ASN disahkan. 

“DPR dan Pemerintah berkomitmen agar tidak ada PHK terhadap 2,3 juta tenaga honorer yang ada di Indonesia. Nantinya, 2,3 juta tenaga honorer itu akan diakomodir, apakah di ASN PPPK Full Time atau PPPK Part Time,” tegasnya dalam diskusi bertema "Revisi UU ASN dan Nasib Tenaga Honorer" di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/8/2023).

Guspardi memahami ada kekhawatiran dengan klasterisasi ASN. Karena itu, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan DPR dan pemerintah sudah memikirkan langkah strategis.

"Bahwa orang-orang yang bekerja sebanyak 2,3 juta (orang) sebagaimana saya sebutkan tadi itu tidak melulu semuanya masuk kepada PPPK part time, tergantung dari tugas yang diberikan oleh pimpinannya kepada yang bersangkutan, sesuai dengan tugas fungsi dan wewenang yang dimiliki," ucapnya.

Prinsipnya, penyusunan RUU ASN ini, tegasnya, DPR dan Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan.

“Pendapatan yang diterima pekerja honorer selama ini tak akan turun dengan adanya revisi UU ASN, “katanya. Seraya mengatakan perbaikan tata kelola ini tidak akan menambah beban anggaran baru bagi pemerintah. 

Sebagai informasi, RUU ASN yang tengah digodok di DPR RI telah rampung dan akan segera di bawa dalam sidang Paripurna terdekat. “Semua persoalan sudah dibicadakan, tinggal ketok palu, mudah - mudahan masa sidang depan selesai kami rapat internal dapat segera   menjadwalkan pleno pengesahan RUU ASN,” katanya. (*)