RIAUMANDIRI.CO - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta Pemerintah  mengejar ketertinggalan indikator kesehatan yang terancam tidak tercapai jelang satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir.

Dia meminta Presiden Jokowi  lebih fokus untuk menyelesaikan pencapaian RPJMN termasuk di sektor kesehatan daripada "cawe-cawe" dalam perhelatan Pilpres 2024.

"Energi dan sumber daya pemerintahan Presiden Jokowi sebaiknya difokuskan untuk mencapai RPJMN, terutama dalam hal ini menyelesaikan target di bidang kesehatan," kata Kurniasih di Jakarta, Senin (12/6/2023).

Legislator dari PKS itu mencontohkan target penyelesaian kasus stunting di Indonesia yang terancam tidak tercapai.

Dia menyebutkan bahwa pembangunan manusia dalam hal kesehatan masyarakat lebih penting dibanding pembangunan infrastruktur yang menelan biaya besar seperti pembangunan Ibukota Negara (IKN).

"Kita paham ada pandemi Covid-19 yang menyedot anggaran dalam pemulihan kesehatan. Namun jika pemerintah serius memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat, ada banyak penggunaan anggaran yang bisa dialihkan sebenarnya untuk peningkatan kualitas publik," ujarnya.

Dia juga mengingatkan alasan pandemi Covid-19 tidak boleh dijadikan alasan utama untuk memaklumi tidak tercapainya target kesehatan di RPJMN. Karena pemerintah memiliki sumber daya kuat untuk melakukan mitigasi dan memanfaatkan reposisisi dan mencegah bocornya APBN.

"Saat ini masih ada waktu sehingga jangan menjadikan pandemi Covid-19 sebagai tameng untuk memaklumi banyaknya program kesehatan yang tidak tercapai," katanya.

Kurniasih menilai reposisi anggaran dan mencegah kebocoran APBN bisa dilakukan untuk mengejar ketertinggalan indikator kesehatan.

Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN/Bappenas menyebut sembilan dari 10 target pembangunan jangka menengah di bidang kesehatan pada era Jokowi terancam gagal.

Sembilan Indikator kesehatan di RPJMN yang terancam gagal menurut Bappenas adalah imunisasi dasar lengkap, stunting, wasting balita, angka tuberkolosis, eliminasi malaria, eliminasi kusta, angka merokok anak, akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama dan kurangnya tenaga kesehatan standar di Puskesmas. (*)