RIAUMANDIRI.CO- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru di Bulan Oktober 2023 mendatang akan melelang jabatan untuk memilih direksi PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP) yang kini dalam tahap evaluasi.

Pasalnya, BUMD tersebut belum memberikan kontribusi bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru. Bahkan, PT SPP disebut masih 'menyusu' alias memakai anggaran APBD Kota Pekanbaru untuk operasionalnya. 

"Saya memang dengan asisten II dan Sekda lagi mengevaluasi BUMD di Kota Pekanbaru. InsyaAllah Oktober ini habis, PT SPP ini akan kita buat open bidding," kata Muflihun, Rabu (24/5).

Ia menegaskan, evaluasi tidak berkaitan dengan siapa orang yang duduk dan akan duduk nantinya. Namun, dirinya ingin PT SPP itu dikelola secara profesional dan mampu memberikan kontribusi bagi APBD Kota Pekanbaru.

"Kita di sini tidak ada bicara siapa dia, siapa lu. Ketika dia dibuka untuk umum, dia duduk, dari mana pun dia, itu kita terima. Dengan catatan dia bisa menjadikan BUMD ini sebagai penopang APBD Kota Pekanbaru. Bukan lagi SPP ini menyusu di APBD Kota. Tapi bisa memberikan kontribusi untuk pemko Pekanbaru," tegasnya.

Muflihun menyebut, sampai saat ini PT SPP belum memberikan kontribusi untuk APBD Kota Pekanbaru atau masih membebani.

"Ini (PT SPP) sampai sekarang kami melihat dengan pak sekda kemarin belum ada kontribusi untuk APBD Kota Pekanbaru. Jadi ini kita evaluasi terus, agar lebih baik," jelasnya. 

Ia mengatakan, evaluasi ini tidak ada intervensi siapa pun. Dirinya mengaku hanya ingin BUMD tersebut dikelola dengan profesional.

"Tidak ada intervensi siapa-siapa, tapi ingin bagaimana ini profesional. BUMD ini ada untuk berkontribusi bagi APBD Pekanbaru," tutupnya.

Reporter : Herman

Editor : Wahyu Hismi