RIAUMANDIRI.CO- Seluruh Pejabat Tinggi Pratama (PTP) dilingkungan Pemprov Riau mendapatkan peringatan dari Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau agar segera menyelesaikan kegitan-kegiatan yang telah dimasukkan dalam proses lelang, dan yang sudah selesai lelang. 

Pasalnya hingga pertengahan tahun 2023, masih banyak kegiatan lelang yang tidak diselesaikan dengan baik.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Sekdaprov SF Hariyanto, pada saat rapat koordinasi evaluasi kinerja PTP dilingkungan Pemprov Riau, Selasa (2/5), yang dipimpin langsung oleh Gubernur Riau, Syamsuar. 

Selain proses lelang yang tak kunjung diselesaikan, Sekda juga menyinggung kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang tak kunjung menyelesaikan tugas sesuai dengan tugas. Jangan sampai terus berulang paket-paket lelang yang batal kontrak seperti tahun 2021 dan 2022. 

“Dinas Perkebunan tugas adalah kebijakan satu peta kapan ini dimulai, sudah berkali mengingatkan dan sudah ditambah anggaran, belum diselesaikan kebijakan satu peta," ujar SF Hariyanto.

"Selanjutnya Dinas Pertanian pembentukan UPT sudah sekian bulan belum juga selesai kenapa diserahkan ke Biro Kesra Biro hukum, harusnya didampingi dia. Dimana macetnya apakah di Kemendagri atau dimana. Kalau tak tak selesai yah tak selesai selesai dah berbulan bulan ini,” tegas Sekda, kepada seluruh kepala OPD yang hadir. 

Sekda mengatakan, putus kontrak pada tahun 2021 ada sebanyak 9 paket lelang yang tidak selesai. Kemudian tahun 2022, putus kontrak naik 16 paket, termasuk yang ada di Dinas PUPR PKPP. 

Sekda berharap kegiatan putus kontrak ini bisa diselesaikan dengan baik dan masalahnya bisa disesuaikan dengan inspektorat. Inspektorat bisa melakukan audit anggaran kenapa bisa terjadi kegiatan yang tidak jalan. 

“Ini apa masalahnya, inspektorat lakukan audit. Anggaran sudah tersedia tapi tidak dijalankan ini perlu jadi catatan, ini jadi tugas inspektorat lakukan audit coba dimana salahnya. Kita sudah lakukan lelang dini, kita percepatan kegiatan anggaran tidak juga dijalankan. Sejak bulan November lakukan perencanaan tapi tidak jalan, saya tidak mengerti cara berfikirnya tidak jalan,” tegasnya. 

“Karena itulah lakukan Probity audit, lakukan pendampingan dengan inspektorat berdasarkan peraturan perundangan-undangan. Jalankan kegiatan jangan menyalahi aturan yang berlaku. Jangan bermain-main dalam menjalankan kegiatan. Kita ini dipantau dan diawasi dalam menjalankan kegiatan, jalankan sesuai aturan,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, SF Hariyanto, juga merasa miris dengan kegitan di beberapa dinas yang diduga ada permainan pengaturan lelang proyek. 

Hal-hal seperti ini seharusnya tidak terjadi, seperti di Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPJ), Dinas Kesehatan, dan beberapa dinas lainnya. Atas dugaan tersebut ia berharap, dinas-dinas bisa berhati-hati dalam menjalankan kegiatan. 

Beberapa pembangunan yang tak kunjung selesai seperti pembangunan Payung elektrik di Masjid Raya An-Nur Riau. Pemasanagan payung yang mirip dengan Masjid Nabawi di Madinah ini, yabg dipasang sebanyak 6 payung, dengan memakan annggaran sebesar Rp40,7 miliar dari pagu anggaran lebih kurang Rp42 miliar, hingga saat ini pengerjaan tidak selesai bahkan terbengkalai dan sudah putus kontrak. Seharusnya selesai pada bulan Desember 2022. 

“Ini ada yang lebih miris beberapa proyek lelang diduga tidak benar dijalankan, dan saya ada punya bukti semua tenaga ahlinya diduga palsu semuanya. Saya sudah bilang ke Rahmat (Karo BPJ red), cek itu semua, apakah ini diduga palsu semuanya. Saya pun dilangkahi, asisten. Dinas kesehatan saya dapat laporan juga, ini saya ingatkan semuanya. Kita dipantau semua pak, saya pastikan kita di pantau,” tegas Sekda lagi.

Reporter : Nurmadi

Editor : Wahyu Hismi