RIAUMANDIRI.CO - Untuk mengoptimalkan nilai ekonomis sumber daya alam nasional, Wakil Ketua Fraksi DPR RI Mulyanto minta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk turun tangan membenahi sektor minerba.

"Jokowi jangan membiarkan sektor ini terbengkalai dan tidak tergarap secara optimal terlalu lama," kata Mulyanto kepada media ini, Jumat (14/4/2023).

Mulyanto menyebut permasalahan di sektor ini sudah sangat akut dan menggurita. Padahal potensi penerimaan negaranya sangat tinggi karena skala ekonomi yang raksasa sektor ini.

"Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk tahun 2021 saja sebesar Rp75 triliun. Sedangkan PNBP tahun 2022 melonjak menjadi Rp183 triliun. Ini yang membuat APBN kita terus surplus, apalagi pada saat harga komoditas tinggi. Padahal penerimaan negara ini belum maksimal," kata Mulyanto.

Anggota Komisi VII DPR RI (bidang ESDM) ini melihat banyak kasus yang mengepung sektor ini. Kasus korupsi tukin di Ditjen Minerba misalnya, telah merembet kemana-mana. Mulai dari dugaan kebocoran dokumen pemeriksaan oleh Ketua KPK sampai dugaan korupsi PNBP terkait usaha penambangan batu bara.

Sementara kasus penambangan liar baik kecil maupun besar yang dibeking aparat, masih merajalela. Satgas PETI tidak kunjung terbentuk, apalagi pembentukan Dirjen Gakkum.  Bahkan ditengarai terjadi “perang bintang” dalam kasus-kasus ini.

Selain itu, bisa jadi kasus dugaan kebocoran dokumen pemeriksaan KPK di Ditjen Minerba, kait berlait dengan kasus-kasus tersebut.

"Belum lagi masalah hilirisasi mineral mulai dari nikel, bauksit dan tembaga, yang setengah hati. Di luar negeri dihadang oleh WTO.  Sedang di dalam negeri ditolak oleh Freeport," kata Mulyanto.

Di tengah bertubi-tubinya masalah di atas, kata Mulyanto, Dirjen Minerba tidak eksis karena merangkap sebagai PLT Gubernur Babel. Sedangkan PLT Dirjennya malah dirundung kasus korupsi Tukin. 

"Ini kan berat. Serentetan masalah berlapis-lapis mengepung sektor minerba kita, sementara birokrasinya amburadul," terang Mulyanto.

Karenanya, Mulyanto mendesak Jokowi segera turun tangan membenahi sektor minerba ini. Jangan membiarkan Dirjen Minerba terus merangkap PLT Gubernur Babel karena praktis pekerjaannya terbengkalai. Ia menyebut Dirjen Minerba perlu pejabat yang definitif. (*)