RIAUMANDIRI.CO - Pengamat komunikasi politik M Jamiluddin Ritonga melihat PDIP memberi sinyal akan bergabung ke Koalisi Besar dengan syarat capresnya dari mereka.

Namun persyaratan yang diajukan PDIP itu menurut Jamil tentu akan menyulitkan bagi Koalisi Besar. Sebab, Gerindra sudah pasti tidak akan mau menerima persyaratan itu.

"Bagi Gerindra, ketua umumnya Prabowo Subiakto sudah harga mati harus jadi capres. Karena itu, Gerindra bisa saja menarik diri bila PDIP bergabung ke Koalisi Besar tetap memaksakan capresnya dari mereka," kata Jamil kepada media ini, Jumat (7/4/2023).

Belum lagi kata Jamil, Golkar juga menginginkan capres. Tentu hal itu juga akan menyulitkan keberlangsungan Koalisi Besar.

"Jadi, persyaratan yang diajukan PDIP tampaknya akan membuat Gerindra dan Golkar sulit menerimanya. Hal itu mengindikasikan arogansi PDIP dalam berkoalisi," kata Jamil.

Perangkap Jokowi

Selain itu, menurut Jamil, kalau PDIP mau bergabung ke Koalisi Besar, mengindikasikan Jokowi berada di atas angin. PDIP secara tidak langsung sudah berada dibawah kendali Jokowi.

"PDIP setidaknya sudah masuk dalam skenario besar Jokowi. Bahkan PDIP sudah masuk perangkap Jokowi melalui politik Koalisi Besar," kata Jamil.

Karena itu, untuk menjaga marwah PDIP, Jamil menyarankan Megawati Soekarnoputri sebaiknya tidak bergabung ke Koalisi Besar. PDIP harus percaya diri mampu menang dengan mengusung sendiri pasangan capres.

"Modal politik ke arah itu cukup besar. Hal itu ditunjukkan dengan tingginya elektabilitas PDIP. Bahkan elektabilitas PDIP selalu nomor wahid," kata Jamil.

Kemudian menurut Jamil, kadernya, Ganjar Pranowo, juga selalu nomor satu soal elektabilitas. Karena itu, sosok Ganjar lebih dari cukup untuk mendampingi Puan Maharani dalam Pilpres 2024.

"Jadi, tidak ada alasan PDIP harus bergabung ke Koalisi Besar. Sebab, peluang menang pada Pilpres 2024 sudah di depan mata," kata mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu. (*)