RIAUMANDIRI.CO- Tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, sejumlah pejabat di Kepulauan Meranti tersmasuk sang Bupati Muhammad Adil menjadi target OTT pada Kamis, 6 April 2023 malam. 

"Benar tadi malam tim KPK berhasil melakukan tindakan tangan terhadap beberapa pihak yang sedang melakukan korupsi di Kepulauan Meranti, Riau," kata Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat, 7 April 2023.

Menurut Ali Fikri, KPK telah menangkap beberapa pihak dalam kasus korupsi itu, di antaranya Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil.

"Saat ini tim KPK masih bekerja. Terus kami kumpulkan bahan keterangan dari beberapa pihak," kata dia.

Sementara itu, beberapa video dan foto yang beredar di grup WhatsApp menunjukkan ruang Sekretaris Daerah (Sekda) dan ruangan Humas dan Protokol Kabupaten Kepulauan Meranti disegel KPK. Tak hanya itu, ruangan Kepala Bagian (Kabag) Umum Kepulauan Meranti juga disegel KPK. Tampak segel itu bertuliskan 'dalam pengawasan KPK'.

Adapun ruangan di Kantor Bupati yang disegel KPK diantaranya ruangan Sekretaris Daerah, ruangan Kepala Bagian Umum, Bagian Prokopim, dan Kesra.

Selain kantor bupati, kantor PUPR dan BPKAD dikabarkan juga disegel oleh komisi antirasuah tersebut. Informasi yang beredar, Bupati dan beberapa pejabat terjaring OTT KPK.

Nama Bupati Meranti Muhammad Adil sempat mencuat saat ia mengeluarkan pernyataan dan menyebut pegawai Kemenkeu sebagai iblis atau setan dalam rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru, 8 Desember 2022. Adil menilai Kemenkeu telah mengeruk keuntungan dari eksploitasi minyak di daerah yang dia pimpin.

Dia menyatakan kecewa kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lucky Alfirman yang hadir. Pada sesi tanya jawab, Adil mempertanyakan ihwal Dana Bagi Hasil minyak di Kepulauan Meranti kepada Kemendagri dan Kemenkeu.

Ini orang keuangan isinya iblis atau setan. Jangan diambil lagi minyak di Meranti itu. Gak apa-apa, kami juga masih bisa makan. Daripada uang kami dihisap oleh pusat," ujar Adil dalam sebuah video berdurasi 1 menit 55 detik beredar di media sosial.

Menurut Adil, wilayah yang dia pimpin adalah daerah miskin yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah pusat. Ia juga mengeluhkan pemerintah daerah yang tak bisa leluasa bergerak membangun di daerah dan memperbaiki hajat hidup orang banyak karena sumber daya alamnya disedot oleh pemerintah pusat.

“Bagaimana kami mau membangun rumah, bagaimana kami mengangkat orang miskin, nelayannya, petaninya, buruhnya” kata Adil.

Editor : Wahyu Hismi