Rohul Terima Rp 5.9 M dari BKKBN untuk Penurunan Stunting

Rohul Terima Rp 5.9 M dari BKKBN untuk Penurunan Stunting
RIAUMANDIRI.CO-  Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menerima rincian anggaran dan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK), Petunjuk Teknis BOKB dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana (BKKBN) perwakilan Provinsi Riau senilai Rp. 5.975.320.000. Dana itu akan digunakan Sebagai upaya menurunkan angka prevalensi Stunting di Negeri Seribu Suluk, 

Bantuan DAK ini diserahkan oleh Kepala BKKBN perwakilan Riau Dra. Mardalena Wati Yulia M.Si dan diterima langsung oleh Bupati Rohul H. Sukiman didampingi Sekda Rohul M. Zaki S.STP M.Si dan Kepala Bappeda Rohul Drs Yusmar M.Si, di aula Rumdis Bupati, Senin (27/03).

Dihadapan BKKBN Provinsi Riau, Bupati Sukiman mengaku bersyukur atas bantuan DAK senilai 5,9 M dari Pemerintah Pusat melalui BKKBN untuk mendukung pelaksanaan Program  Bangga Kencana atau Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana, khususnya dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Rokan Hulu.

“Alhamdulillah Rohul dapat bantuan DAK dari BKKBN senilai 5,9 Miliar, ada Juknis untuk pelaksanaan pelaksanaan DAK tersebut," kata Bupati. 

Dengan anggaran yang tersedia, Bupati mengaku Pemkab Rohul akan mempergunakan anggaran tersebut sesuai dengan Juknis yang telah ditetapkan, seperti alokasi 927 Tim Pendamping Keluarga (TPK), Kader pelayanan desa dan lainnya.

"Tentu dengan harapan angka prevalensi Stunting di Rohul bisa menurun,” harap Bupati. 

Masih ditempat yang sama, Kepala BKKBN perwakilan Provinsi Riau Drs. Mardalena Wati Yulia M.Si menjelaskan bahwa Pemkab Rohul mendapat DAK Sub Bidang KB sebesar Rp 5,9 Miliar, adapun anggaran tersebut dapat dipergunakan untuk membantu Pelaksanaan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting di Rokan Hulu. 

“Karena berdasarkan hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 Rohul masih cukup tinggi stunting di Kabupaten/Kota di Riau, tertinggi sekarang itu Inhil dan Siak,” jelasnya

Lanjut Kepala BKKBN Riau, Sub Bidang KB merupakan anggaran yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi urusan daerah termasuk percepatan penurunan stunting.

“Saya yakin ini akan membuahkan hasil yang diinginkan, karena komitmen semua Tim bersama-sama dalam rangka percepatan berkolaborasi dan bersinergi dan insyaallah ini target 14 persen 2024 bisa diwujudkan,” ungkapnya.