Gobel Ajak Pengusaha Jepang Berinvestasi di IKN
Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel melakukanbpertemuan dengan pengusaha Jepang yang berhimpun di organisasi Keidanren, Tokyo, Selasa (28/2/2023). (DPR)
RIAUMANDIRI.CO - Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang Rachmat Gobel mengumpulkan para pengusaha Jepang yang berhimpun di organisasi Keidanren, Tokyo, Selasa (28/2/2023).
Gobel mengajak mereka berinvestasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di Kalimantan. “Para pengusaha Jepang tak perlu ragu untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN ini,” kata Gobel
Bersama Gobel juga hadir Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti, dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe, anggota DPR Ary Egahni Ben Bahat, Novita Wijayanti, dan Kamrussamad. Mereka didampingi Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Heri Akhmadi.
Gobel mengatakan, pemindahan dan pembangunan IKN mendapat dukungan penuh dari DPR RI, baik berupa dukungan regulasi, politik, maupun penganggaran. Selain itu, pemindahan IKN untuk memperbaiki tata kelola wilayah yang modern, berkelanjutan, dan bisa menjadi acuan bagi pengelolaan wilayah lainnya di Tanah Air.
Legislator asal Gorontalo ini menambahkan pemangku kepentingan turut belajar dari pengalaman pandemi 2020. Saat itu, banyak masyarakat kesulitan karena ekonomi yang tidak merata antardaerah. "Oleh karena itu, pasca-COVID ini suatu momentum, Presiden ingin mendorong pemerataan ekonomi," katanya.
Gobel menerangkan, ide pemindahan ibukota negara pernah dimunculkan oleh Presiden Sukarno maupun oleh Presiden Soeharto. Saat itu, Sukarno menimbang sejumlah wilayah, salah satunya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sedangkan Soeharto menimbang pemindahan ke Jonggol, Jawa Barat.
Kini, ide tersebut diwujudkan Presiden Joko Widodo dengan memilih Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pemindahan ke Kalimantan Timur ini, katanya, akan memiliki dampak yang luas.
Pertama, akan menciptakan pemerataan ekonomi, khususnya untuk wilayah timur Indonesia, yaitu Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Selama ini, pembangunan lebih berkembang di Sumatera, Jawa, dan Bali.
Kedua, mengurangi beban demografi, ekologi, dan sosial wilayah Jakarta dan Jawa. Jakarta sudah terlalu padat. Kepadatan penduduk Jakarta adalah 15.978 jiwa/km2. Jawa Barat yang menjadi tetangganya memiliki kepadatan penduduk 1.379 jiwa/km2.
Sedangkan rata-rata nasional Indonesia, kepadatan penduduknya hanya 142 jiwa/km2. Kepadatan penduduk di Jakarta ini memiliki dampak terhadap polusi udara, polusi air, dan juga polusi suara. Angka kriminalitas dan segala permasalahn sosial lainnya juga tinggi.
Ketiga, pemindahan ibu kota akan meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi. Selama ini pertumbuhan ekonomi berpusat di kota-kota besar di Jawa dan Sumatera, dengan pemindahan ibukota ini akan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Gorontalo yang menjadi kampung halaman saya akan menjadi salah satu provinsi yang akan terdampak oleh pemindahan ibukota ini,” katanya.
“Pada 2045, saat berusia 100 tahun, Indonesia sudah harus menjadi negara yang maju dan makmur. Pemindahan IKN ini akan mempercepat tercapainya tujuan tersebut,” katanya.(*)
Gobel mengajak mereka berinvestasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di Kalimantan. “Para pengusaha Jepang tak perlu ragu untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN ini,” kata Gobel
Bersama Gobel juga hadir Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti, dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe, anggota DPR Ary Egahni Ben Bahat, Novita Wijayanti, dan Kamrussamad. Mereka didampingi Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Heri Akhmadi.
Gobel mengatakan, pemindahan dan pembangunan IKN mendapat dukungan penuh dari DPR RI, baik berupa dukungan regulasi, politik, maupun penganggaran. Selain itu, pemindahan IKN untuk memperbaiki tata kelola wilayah yang modern, berkelanjutan, dan bisa menjadi acuan bagi pengelolaan wilayah lainnya di Tanah Air.
Legislator asal Gorontalo ini menambahkan pemangku kepentingan turut belajar dari pengalaman pandemi 2020. Saat itu, banyak masyarakat kesulitan karena ekonomi yang tidak merata antardaerah. "Oleh karena itu, pasca-COVID ini suatu momentum, Presiden ingin mendorong pemerataan ekonomi," katanya.
Gobel menerangkan, ide pemindahan ibukota negara pernah dimunculkan oleh Presiden Sukarno maupun oleh Presiden Soeharto. Saat itu, Sukarno menimbang sejumlah wilayah, salah satunya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sedangkan Soeharto menimbang pemindahan ke Jonggol, Jawa Barat.
Kini, ide tersebut diwujudkan Presiden Joko Widodo dengan memilih Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pemindahan ke Kalimantan Timur ini, katanya, akan memiliki dampak yang luas.
Pertama, akan menciptakan pemerataan ekonomi, khususnya untuk wilayah timur Indonesia, yaitu Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Selama ini, pembangunan lebih berkembang di Sumatera, Jawa, dan Bali.
Kedua, mengurangi beban demografi, ekologi, dan sosial wilayah Jakarta dan Jawa. Jakarta sudah terlalu padat. Kepadatan penduduk Jakarta adalah 15.978 jiwa/km2. Jawa Barat yang menjadi tetangganya memiliki kepadatan penduduk 1.379 jiwa/km2.
Sedangkan rata-rata nasional Indonesia, kepadatan penduduknya hanya 142 jiwa/km2. Kepadatan penduduk di Jakarta ini memiliki dampak terhadap polusi udara, polusi air, dan juga polusi suara. Angka kriminalitas dan segala permasalahn sosial lainnya juga tinggi.
Ketiga, pemindahan ibu kota akan meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi. Selama ini pertumbuhan ekonomi berpusat di kota-kota besar di Jawa dan Sumatera, dengan pemindahan ibukota ini akan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Gorontalo yang menjadi kampung halaman saya akan menjadi salah satu provinsi yang akan terdampak oleh pemindahan ibukota ini,” katanya.
“Pada 2045, saat berusia 100 tahun, Indonesia sudah harus menjadi negara yang maju dan makmur. Pemindahan IKN ini akan mempercepat tercapainya tujuan tersebut,” katanya.(*)
Tags
IKN
.jpeg)
.jpeg)
Berita Terkait
- Guspardi Gaus KPU Segera Ganti Surat Suara Pemilu yang Rusak
- May Day, Puan Minta Perusahaan Tak PHK Buruh di Tengah Pandemi Corona
- Fikom UIR Safari Ramadan ke Rangsang Barat Meranti
- Kawin Kontrak Bentuk Penyimpangan dari Lembaga Perkawinan
- PPATK Harus Ungkap secara Utuh Transaksi Keuangan Mencurigakan di Ditjen Pajak
- Puan Soroti Korban Kekerasan Seksual Tak Ditanggung BPJS
