RIAUMANDIRI.CO - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengatakan, uang memiliki pengaruh untuk mengorupsi proses politik. Keuangan politik yang tidak transparan bisa mengancam demokrasi di seluruh dunia.

"Tanpa adanya sistem yang baik, peraturan yang memadai, dan mekanisme pengawasan yang kuat dalam keuangan politik, maka fungsi dari demokrasi dan pembangunan ekonomi jangka panjang akan sangat terhambat," kata Fadli Zon dalam Konferensi SEAPAC, di Jakarta, Senin (27/2/2023).

SEAPAC atau South East Asia Parliamentary Against Corruption merupakan organisasi anggota parlemen di Asia Tenggara dalam bidang anti korupsi. Saat ini diketuai oleh Fadli Zon.

Fadli dalam pidatonya mengusung tema keuangan politik. Dia menilai tema keuangan politik dan juga korupsi hijau dianggap sangat relevan dengan kondisi saat ini. Indonesia akan memasuki masa kampanye politik di akhir 2023, dan juga beberapa negara di Asia Tenggara.

"Akat permasalahan korupsi di banyak negara adalah lemahnya pengaturan dan pengawasan terhadap pembiayaan politik. Termasuk di dalamnya ada pendanaan kepada partai politik, dana kampanye, dan juga donasi dari pihak ketiga," kata Fadli.

Karena itu kata Fadli, perlu bagaimana parlemen dapat berperan dalam meningkatkan regulasi dan pengawasan untuk keuangan pilitik yang lebih transparan dan bebas korupsi.

"Merupakan tanggung jawab parlemen dalam menyusun dan mengadaptasi regulasi terkait transparansi pembiayaan politik dan juga perlunya pembaruan peraturan agar dapat menjawab tantangan-tantangan politik di masa kini dan mendatang," katanya.

Fadli Zon berharap melalui pertemuan internasional ini dapat menghasilkan diskusi yang bermanfaat dan juga pengembangan peraturan dan mekanisme untuk memperkuat sistem legislasi anti korupsi.

Konferensi ini dihadirkan narasumber yang berasal dari berbagai sektor. Panelis berasal dari berbagai perguruan tinggi di dunia dan juga lembaga negara yang memiliki keahlian dan kompetensi di bidang politik, keuangan, dan audit keuangan negara.