RIAUMANDIRI.CO - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meninjau ulang kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang sentralistik seperti sekarang ini. 

Politikus dari PKS itu menilai format kelembagaan BRIN yang menggabungkan seluruh tugas dan fungsi riset kementerian dan lembaga penelitian tidak berhasil.

"BRIN yang diharapkan dapat mensinergikan kelembagaan riset dan teknologi, yang berujung pada peningkatan kinerja invensi dan inovasi, ternyata sampai hari ini belum menghasilkan apa-apa," kata Mulyanto kepada media ini, Jumat (10/2/2023).

Ditekankan, integrasi kelembagaan iptek yang dimaknai dengan peleburan seluruh lembaga litbang ke dalam BRIN, satu lembaga superbody yang sentralistik, kini menuai banyak pertentangan. Kalau tidak ingin dikatakan gagal.

"Alih-alih terjadi proses konsolidasi yang menyeluruh, yang muncul malah kondisi transisional yang berkepanjangan, baik dari aspek SDM, organisasi, pendanaan dan anggaran riset, perencanaan program, peralatan dan ruang laboratorium, infrastruktur riset, aset, bahkan kursi dan ruang kerja," kata Mulyanto.

Semuanya itu terjadi menurut Mulyanto disebabkan karena sejak awal proses pembentukan kelembagaan BRIN bertele-tele, menuai kontroversial, penuh resiko, menimbulkan banyak korban dan inkonstitusional.

Karena itu, Mulyanto mendorong Presiden Joko Widodo dan Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri harus bersikap cepat. Sebab proses penggabungan lembaga riset ini mulai menelan korban yang tidak sedikit.

"Kalau masalah ini terus dibiarkan bisa membuat kegiatan riset nasional kacau balau. Belum lama ini kita dengar kisah tragis ratusan tenaga terampil dari kapal Baruna Jaya yang baru saja bersandar usai misi pelayaran langsung di PHK," kata politisi PKS itu.

Begitu juga para ahli yang tengah mengembangkan vaksin Covid-19 di LBM Eijkman diberhentikan dan laboratoroumnya dipindah paksa. Hari ini laboratorium LAPAN di Pasuruan, Jawa Timur ditutup. Maka tak kurang menuai protes NASA.

"Kalau kejadian ini terus berlangsung, lama-lama Indonesia kekurangan peneliti dan periset yang sangat dibutuhkan. Mau sampai kapan Pemerintah membiarkan peristiwa ini terjadi," tegasnya. (*)