RIAUMANDIRI.CO - Penyusunan revisi Undang- Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga kini masih terkendala data tenaga honorer yang tidak pernah selesai.

Untuk mengatasi masalah itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyarankan kepada pemerintah untuk menyiapkan sistem terintegrasi untuk memvalidasi tenaga honorer.

"Data mengenai honorer ini tidak pernah selesai dan tidak pernah jelas. Lebih heran lagi, setiap tahun dilakukan pemutakhiran data," kata Sabtu (4/2/2023).

Seharusnya kata LaNyalla, lewat pemutakhiran data itu, bisa didapatkan data tenaga honor yang lanjut atau berhenti. Tapi faktanya ternyata tidak demikian. Berarti ada sistem yang salah.

Untuk itu, LaNyalla mendorong pemerintah untuk membuat sistem digital yang terintegrasi antar lembaga terkait dan berkepentingan.

"Dengan data ini,  otomatis didapatkan data yang konkret kapan terjadi penambahan atau pun pengurangan," katanya.

Tidak itu saja, LaNyalla pun mengatakan sistem juga perlu dilengkapi dengan TMT atau kepanjangan Terhitung Mulai Tanggal. 

"Jadi akan terlihat mana tenaga honor yang baru ditambahkan dan mana yang memang memiliki TMT sudah lama," terangnya.

Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, jika pemerintah tetap membiarkan permasalahan tenaga honor dengan perubahan data yang fluktuatif, masalah ini tidak akan pernah selesai. 

"Karena diperkirakan hampir di semua daerah penambahan tenaga honor akan terus terjadi karena orang memerlukan pekerjaan. Tapi tanpa data valid, hal itu akan menjadi masalah," katanya.(*)