Riaumandiri.co-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memimpin  rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi daerah secara rutin.  Pemerintah Provinsi Riau diwakili Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution yang mengikuti secara virtual, di Gedung Daerah Balai Serindit, Senin (30/1).

Rapat ini merupakan instruksi langsung dari Presiden agar setiap daerah bisa mengendalikan inflasi di setiap daerahnya masing-masing.   Mendagri, Tito, mengarahkan terkait kondisi inflasi saat ini oleh perwakilan dari BPS, Badan Pangan Nasional, Kementerian Perdagangan, Kementrian Pertanian dan lain sebagainya.

Rapat koordinasi pengendalian inflasi ini diselenggarakan rutin setiap minggunya untuk memantau kondisi perkembangan harga bahan pokok, dan kondisi inflasi yang ada di setiap daerah.

“Masalah inflasi saya kira sudah menjadi atensi. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, saat ini di Indonesia angka pertumbuhan cukup bagus di atas 5 persen, atau berada pada angka 5,72 persen pada kuartal ketiga tahun 2022.

Kemudian ia menerangkan, selain pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup baik, angka inflasi di Indonesia juga relatif terjaga yakni berada pada angka 5,51 persen,” ujar Mendagri.

Ini adalah prestasi yang cukup bagus, kata Tito, sehingga masyarakat tidak banyak terdampak kenaikan harga barang dan jasa, serta masyarakat bisa beraktifitas karena Covid-19 terkendali dan ekonomi juga bisa tumbuh. Mendagri meminta situasi COVID-19 yang terkendali, pertumbuhan ekonomi meningkat dan inflasi terjaga tersebut dapat dijaga, sehingga semua pihak tidak boleh lengah dan harus melakukan evaluasi untuk mengendalikan inflasi.

"Ini harus kita pertahankan di tengah-tengah situasi gejolak politik internasional dan ekonomi yang belum menentu di tahun 2023. Presiden menugaskan sejumlah kementerian/lembaga untuk bisa mengendalikan Covid-19 di daerah, mulai dari Kemendagri dan kemudian Polri, TNI, Kejaksaan, Badan Pangan, Badan Pusat Statistik, Menteri Pertanian, dan lainnya, serta stakeholder lain," jelasnya

Lebih jauh dikatakan Mendagri, dalam berbagai kesempatan termasuk beberapa waktu terakhir, Presiden menekankan akan berbagai semua pihak melakukan berbagai upaya dalam rangka pengendalian inflasi.

Ia menginginkan, dicabutnya kebijakan PPKM diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi, serta sektor-sektor ekonomi yang stagnan selama ini kemudian diharapkan dapat berjalan.

"Selama dua tahun ini inflasi relatif terkendali, berkat kerja sama semua dari pusat dan daerah dan pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Semua pihak untuk waspada terhadap masalah inflasi. Karena banyak masalah mulai dari pola suplai demand, yang berubah pasca pandemi yang masih belum selesai,” ungkapnya.

“Disamping itu juga terjadi distruksi akibat geopolitik terutama perang ketegangan antar beberapa negara, yang mengakibatkan terjadinya demand melebihi suplai. Banyak negara sudah terdampak inflasi dan ini kita harus betul-betul menjadi isu penting, karena ini menyangkut harga barang dan jasa dan ini langsung bersentuhan dengan kebutuhan pokok rakyat,” tutupnya.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi Riau dinilai sukses dalam menekan angka inflasi, pada tahun 2022 yang lalu. Bahkan Kementrian Dalam Negri, meminta kepada Gubernur Riau Syamsuar menjadi salah satu kepala daerah yang menyampaikan perkembangan kasus dan kiat-kiat mengendalikaninflasi di daerah dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri secara virtual, Senin (9/1) lalu.

Gubri menyampaikan kiat-kiat dalam penanganan inflasi di Riau, dan sekaligus juga menjelaskan persoalan dan apa yang sudah dilakukan dalam pengendalian inflasi daerah. Tidak seperti biasanya Kemendagri biasanya meminta yang menyampaikan kondisi inflasi di daerah adalah daerah yang kasus inflasinya tinggi dan yang paling rendah.

“Jadi Riau tidak termasuk dua kategori itu, sebagai daerah dengan kondisi inflasi yang tinggi itu bukan Riau, tapi Sumatera Barat dengan angka 7,89, sedangkan Riau berada pada angka 6,81. Namun Riau juga bukan termasuk kategori inflasi yang rendah,” ujar Gubri.(nur).