Legislator: 70 Persen Ikut Haji Reguler Itu adalah Orang-orang Tak Mampu

Legislator: 70 Persen Ikut Haji Reguler Itu adalah Orang-orang Tak Mampu

RIAUMANDIRI.CO - Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid meminta peran lebih dari kehadiran negara dalam penyelenggaraan rangkaian ibadah haji. Hal itu diperlukan untuk menekan biaya haji reguler yang terus merangkak naik.

"Ingat Pak, yang berangkat haji reguler itu 70 persen orang-orang yang tidak mampu. Kalau yang mampu nggak mau, pakailah haji plus yang kemarin ramai adalah Haji Furoda. Yang reguler ini kan kita selalu bahas tiap tahun. Kenapa ini selalu kita bahas dan angkanya sampai kita minta turun. Ya kehadiran negara sampai di mana ini?” ujar Abdul Wachid dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja BPIH Tahun 1444 H/2023 M, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (26/1/2023).

Wachid membandingkan besaran biaya penyelenggaraan dan beban biaya haji yang dibayarkan oleh calon jemaah haji asal Malaysia dan Indonesia. "Tadi malam saya mendapatkan masukan bahwa haji yang dilaksanakan oleh Malaysia harganya Rp108 juta tapi beban jemaah haji Malaysia hanya Rp30 juta. Kalau nggak salah ini. Artinya itu di-cover oleh negara dan di-cover oleh dana Haji,” tambahnya.

Ia menyarankan agar negara melalui kementerian terkait baik Kementerian Agama maupun Kementerian Kesehatan agar bisa mempersiapkan peran mereka setiap tahunnya, terutama terkait anggaran untuk mendukung penyelenggaran haji.

Wachid juga menyinggung adanya keterlibatan perusahaan negara, dalam hal ini Garuda Indonesia dan Angkasa Pura. Menurutnya, jika tidak bisa membuat anggaran untuk membantu penyelenggaraan ibadah haji, maka para BUMN tersebut bisa melakukannya melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR).

“Saya maksudkan di sini adalah mestinya bapak-bapak mestinya sudah menyiapkan (anggaran dan dukungan). Bila perlu ya anggaran tiap tahun di Angkasa Pura, di (Kementerian) Kesehatan dan yang lain. Dimasukkan dalam satu anggaran, artinya ini negara hadir. Termasuk Garuda termasuk Angkasa Pura. Kalau termasuk anggaran itu apa mungkin? CSR-nya dong. CSR Garuda, CSR Angkasa Pura ini artinya negara hadir,” kata Politisi Partai Gerindra ini.

Terkait dengan anggaran dukungan layanan kesehatan bagi bagi jemaah Haji, Wachid meminta Kementerian Kesehatan untuk menyiapkan alokasi anggaran tersendiri. Ia menyoroti kualitas dan variasi obat-obatan yang disiapkan di berbagai embarkasi. 

“Bagaimana kalau negara hadir, Kementerian Kesehatan menyiapkan satu anggaran untuk haji, dengan obat-obatan yang disiapkan yang mumpuni yang bagus yang berkualitas. Kalau perlu jangan generik,” tambahnya.

Menutup pernyataannya, ia kembali menegaskan agar masing-masing lembaga ikut andil dalam membantu pelaksanaan ibadah haji termasuk dalam mitigasi saat munculnya gejolak kurs dan harga bahan bakar. Tanpa adanya persiapan, gejolak akan berujung pada kenaikan dana penyelenggaraan yang berimbas pada biaya yang harus dibayarkan. 

“Kalau perlu Komisi VIII menyampaikan pada Presiden  agar negara hadir. Presiden biar perintahkan kepada kementerian atau lembaga negara disiapkan satu anggaran untuk sedikit membantu pelaksanaan ibadah haji. Artinya, kalau ada gejolak kurs, gejolak (harga) avtur itu sudah disiapkan (anggarannya), tidak seperti ini kita harus berdebat. Masyarakat cemas, ini masyarakat cemas dengan harga muncul Rp69 juta itu,” tutupnya.

Sebelumnya Kemenag meusulkan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2023 mencapai Rp98.893.909. Kemudian biaya haji yang harus dibayar oleh jemaah menjadi Rp69,20 juta. Jauh lebih tinggi dari 2022 sebesar Rp39.88 juta. (*)