RIAUMANDIRI.CO - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan pemerintah tidak berencana menjadikan vaksinasi Covid-19 dosis booster  kedua atau penguat kedua sebagai syarat perjalanan.

"Enggak," kata Budi ketika ditanya wartawan selepas menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) di Jakarta, Kamis (26/1/2023).

Hal tersebut kata Menkes, tidak lepas dari sikap pemerintah yang akan mulai mengurangi intervensi berlebih berkenaan dengan kegiatan masyarakat selepas pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akhir tahun 2022 lalu.

"Intinya intervensi pemerintah yang mengatur-atur masyarakat akan kita kurangi. Supaya partisipasi masyarakat atas kesadaran sendiri itu boleh ditingkatkan, obat-obatan, vaksinnya ada," ujarnya.

Kendati demikian, Menkes menegaskan bahwa pemerintah saat ini masih menggratiskan vaksinasi Covid-19 dosis penguat kedua bagi masyarakat.

Menkes menjelaskan bahwa saat ini Indonesia masih memiliki sekira 10 juta stok vaksin Covid-19, termasuk lima juta dosis hibah dari luar negeri.

"Ada (hibah) sekitar lima jutaan, dan kita masih bisa minta lagi. Kalau hibah kita ambil dari luar gratis, tapi kalau beli, vaksin dari dalam negeri," kata Budi.

Menkes tetap mengimbau masyarakat untuk melakukan vaksinasi Covid-19 dosis penguat kedua, terlebih guna menambah kewaspadaan atas kemunculan subvarian XBB 1.5 atau dikenal sebagai Omicron Kraken.

Pasalnya, Budi menyampaikan bahwa subvarian Omicron Kraken terdeteksi diidap seorang pelaku perjalanan asal Polandia saat beraktivitas di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Meski meyakini imunitas komunitas Indonesia cukup baik, Menkes menyarankan bagi kalangan lanjut usia dan pengidap komorbid untuk memenuhi vaksinasi Covid-19 dosis penguat kedua.

"Di-booster deh, terutama untuk yang tua dan komorbid," kata Budi.

Di sisi lain Menkes juga menegaskan bahwa pemerintah Indonesia terus berkorespondensi dengan Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) terkait proses transisi dari pandemi menuju endemi.

"Kita ingin komunikasi dengan WHO. Nanti ada koordinasi sama Pak Menko supaya kalau bisa kita berbarengan. Tapi hampir di seluruh dunia para pimpinannya sudah melihat bahwa terkendali, semakin terkendali, kecuali tinggal di beberapa negara saja," ujarnya. (*)