RIAUMANDIRI.CO - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) fokus mengantisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun di enam provinsi, salah satunya Provinsi Riau.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam rapat koordinasi bersama Kemenko Polhukam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Mabes Polri dan Mabes TNI,di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (25/1/2023) menjelaskan, terkait dengan ancaman karhutla, BNPB akan fokus pada enam provinsi yang kerap kali ditemukan titik hotspot.

Adapun keenam provinsi itu menurut Suharyanto, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Jambi, Sumatera Selatan dan Riau.

Lebih lanjut, Suharyanto memastikan bahwa pihaknya juga akan melakukan langkah antisipatif kepada provinsi lain apabila memang ditemukan titik api.

"Ada enam provinsi yang menjadi prioritas. Tetapi tidak menutup kemungkinan provinsi lain pun apabila nanti ada karhutla, nanti kita juga melaksanakan aksi," kata Suharyanto dikutip dari laman resmi BNPB.

Guna mengantisipasi permasalahan karhutla ini, BNPB menurut Suharyanto telah mengambil beberapa skenario, mulai dari operasi darat, udara maupun menggunakan teknologi modifikasi cuaca.

Suharyanto menjelaskan, operasi darat dilakukan untuk segera memadamkan api sebelum semakin membesar. Operasi ini akan didukung oleh sejumlah lembaga terkait mulai unsur TNI, Polri, KLHK, BPBD dan relawan peduli api.

Untuk operasi udara, BNPB telah menempatkan sejumlah helikopter di enam titik provinsi prioritas untuk patroli dan water bombing. BNPB akan terus melakukan pendampingan dalam operasi udara tersebut selama masa tanggap darurat karhutla yang dikeluarkan oleh tiap-tiap pemerintah daerah.

"Operasi udara didukung oleh BNPB menggunakan helikopter patroli dan waterbombing," kata Suharyanto.

Kemudian khusus untuk operasi menggunakan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), BNPB menggandeng Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Riset Nasional (BRIN) dan TNI AU.

Operasi TMC sebelumnya juga dilakukan untuk menghalau hujan dan mempercepat turunnya hujan di wilayah tertentu untuk mengurangi dampak bencana hidrometeorologi basah. Sedangkan untuk penanganan karhutla, operasi TMC dilakukan untuk menurunkan hujan di wilayah yang terdampak karhutla.

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar juga mengingatkan kepada perusahaan swasta agar mengindahkan aturan yang dikeluarkan pemerintah terkait pengelolaan hutan dan lahan.

Siti Nurbaya memastikan, apabila terdapat perusahaan yang tidak mematuhi aturan dan terbukti membakar hutan atau melakukan tindakan deforestasi dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam kebijakan pemerintah maka akan dikenai sanksi.

"Enggak ada ampun. Begitu ada hotspot, mereka sudah langsung akan kita beri warning. Dan cara-cara law enforcement seperti itu ternyata yang paling baik. Jadi kalau terdeteksi kebakaran di lahan swasta pasti kena," jelas tegas Siti Nurbaya.

Menko Polhukam Mahfud MD mewanti-wanti segenap komponen yang ada di daerah selalu waspada terhadap karhutla. Dis meminta agar seluruh pimpinan daerah selalu berkoordinasi dengan BNPB untuk melakukan langkah antisipatif.

"Saya meminta kepada forkopimda terus waspada. Terus komunikasikan dengan BNPB untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi sesuatu," kata Mahfud.

Mahfud MD juga mengatakan, antisipasi dan penanganan karhutla tidak bisa hanya bergantung dari pemerintah saja. Peran masyarakat juga sangat penting dan dibutuhkan. Oleh sebab itu, Mahfud MD memastikan bahwa pemerintah sudah mengelola keterlibatan masyarkaat untuk bersama-sama mengantisipasi karhutla.

"Pemerintah juga sudah mengelola keterlibatan masyarakat kegiatan untuk bersama-sama mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di dalam berbagai posisi dan tugas yang dibutuhkan pemerintah," kata Mahfud. (*)