RIAUMANDIRI.CO - Peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Siti Zuhro mengakui Presiden memiliki hak prerogatif dalam perombakan kabinet atau reshuffle.

Namun dia mengingatkan, hak prerogatife itu tidak boleh digunakan sewenang-wenang. Sebaliknya, dalam menjalankan hak prerogative tersebut, presiden harus mendengar suara rakyat, bukan suara satu-dua elite atau satu partai politik saja.

“Di tahun politik ini dan menjelang pelaksanaan pemilu presiden dan pemilu legislatif, sebaknya Presiden lebih fokus untuk menyiapkan pemilu yang berkualitas dan mencegah kegaduhan pemilu,” kata Siti Zuhro menanggapi polemik reshuffle, Jumat (6/1/2023).

Dia menyarankan Presiden lebih mensolidkan kabinet sehingga menteri-menteri bekerja secara professional  untuk mendukung target pemerintah dalam berbagai bidang.

Untuk meredakan poliemik di publik, Siti Zuhro  mengusulkan agar Presiden Jokowi berinisiatif menjalin komunikasi dengan elite partai pendukung atau partai koalisi.

“Segera undang pimpinan partai koalisi dan komunikasikan isu yang berkembang di masyarakat, sehingga dapat mengurangi kegaduhan,” tandasnya.

Dikemukakan Siti Zuhro, ketika awal pembentukan koalisi dan pembahasan calon menteri, Presiden Jokowi rajin berkomunikasi dengan para pemimpin partai koalisi.

"Nah, saatnya ketika publik disuguhkan perdebatan soal koalisi dan reshuffle, maka ini perlu dibicarakan bersama di tingkat koalisi, bukan dibiarkan berkembnag liar," kata Wiwik, sapaan akrab Siti Zuhro.

Dengan cara mengundang dan mendiskusikan masalah-masalah yang krusial di publik menyangkut kaolisi, masyarakat diberi pendidikan politik yang baik.

"Ini memberikan kedewasaan dan pencerahan politik bagi masyarakat banyak. Bukankan visi besar Pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf untuk membangun SDM unggul? Jadi suguhkan sesuatu yang mencerahkan,” papar Siti Zuhro.

Kurang Etis

Menyinggung usulan sejumlah elite PDIP yang terus mendorong-dorong Presiden Jokowi untuk melakukan perombakan kabinet dan mengganti menteri dari NasDem,vmenurut Siti Zuhro, langkah tersebut bisa disebut melanggar etika politik.

“Mestinya PDIP mengusulkan partai koalisi berembuk dan musyawarah bersama Presiden, bukan terus mendesak Presiden mengambil langkah reshuffle. Ini kan kesannya tidak ada komunikasi antara Presiden Jokowi dengan pimpinan partai koalisi,” kata Siti Zuhro.

Apalagi lanjut Siti Zuhro, menteri yang diusulkan elite PDIP untuk diganti, justru para menteri yang mempunyau kinerja dan reputasi baik tingkat nasional maupun internasional.

“Masih segar dalam ingat kita ketika pelaksanaan G-20 di Bali, Indonesia dipuji karena mampu menekan deforestasi dan juga penurusan emisi gas rumah kaca secara nasional. Jadi dunia mengakui keberhasilan dan reputasi Menteri LHK Siti Nurbaya,” ujarnya.

Keberhasilan Menteri Siti Nurbaya dalam mengurangi kebakaran hutan dan lahan, serta prestasi lain di kancah internasional untuk isu-isu perubahan iklim dan langkah nyata Indonesia, sangat diapresiasi dunia. “Jadi, apa alasannya mengganti Menteri LHK?,” tanya Siti Zuhro.

Begitu juga ketika menyinggung Menteri Pertanian yang juga diusulkan elite PDIP untuk diganti. Menurut Siti Zuhro, Menteri Pertanian  Syahrul Yasin Limpo punya kinerja yang bagus.

“Saya pernah menjadi tim monitoring KIP. Jadi saya tahu bagiaman prestasi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Prestasinya sangat baik karena menerapkan keterbukaan pada publik,” katanya.

Dengan demikian lanjut Siti Zuhro, dua menteri yang selalu diributkan elite PDIP untuk diganti, justru sangat baik. Begitu juga selama ini kedua menteri itu (Menteri Siti Nurbaya dan Menteri Yasin Limpo) tidak pernah melakukan sesuatu atau membuat kebijakan yang menimbulkan kegaduhan.

“Jika Presiden terbawa arus dan mengikuti keinginan elte PDIP justru akan menimbulkan kegaduhan. Kenapa? Karena koalisi disingkirkan tanpa ada komunikasi,” tandasnya. (*)