RIAUMANDIRI.CO - Pemerintah Pusat melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) telah menyiapkan anggaran sebesar Rp14,52 triliun untuk pendanaan lingkungan hidup berkelanjutan. Gubernur Riau, Syamsuar berharap, daerahnya menjadi salah satu provinsi yang jadi prioritas untuk mendapatkan dana tersebut.

Anggaran tersebut disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BPDLH Tahun 2022 yang digelar di Gedung Maramis, Kementerian Perekonomian, Jakarta, Rabu (21/12/2022) yang dibuka langsung Presiden Jokowi yang dihadiri Gubernur se-Indonesia, termasuk Gubri Syamsuar dan beberapa kepala OPD terkait di lingkungan Pemprov Riau.

Dalam arahannya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa dampak kerusakan lingkungan betul-betul kelihatan dan sangat nyata. Di samping itu, perubahan iklim dunia telah pula mengakibatkan musim yang tidak menentu, perubahan suhu yang dirasakan, dan juga kenaikan air laut.

"Kerusakan lingkungan telah banyak mengakibatkan bencana banjir, tanah longsor, kekeringan dan musibah lainnya. Oleh karena itu adanya BPDLH ini harus betul-betul kita arahkan pada kegiatan yang ril, kegiatan yang nyata, yang berkaitan dengan lingkungan hidup," ujar Presiden kepada seluruh Gubernur.

Presiden menjelaskan, karena terlalu banyak aktivitas yang harus dikerjakan, mulai dari urusan sampah, konservasi fauna, konservasi flora, rehabilitasi mangrove, dan lainnya. Olah karena itu, Presiden menginginkan, saat ini isu lingkungan hidup difokuskan dan konsentrasi pada dua isu terlebih dahulu, yaitu berkaitan dengan pengelolaan sampah dan pengelolaan hutan mangrove.

"Sudah konsentrasi di situ karena banyak lahan mangrove kita yang memang harus kita perbaiki, konsentrasi di situ," ucapnya.

Pengelolaan lahan mangrove juga harus disiapkan secara matang, mulai dari pembibitan hingga penanamannya. Jokowi ingin agar pemerintah pusat dan daerah bekerja sama dalam hal pengelolaan lahan mangrove.

"Inilah saya kira cara kerja yang harus konkret, dampak dari BPDLH itu harus betul-betul bermanfaat," kata Presiden Joko Widodo.

Hutan Mangrove di Riau Rusak

Sementara itu, Gubri Syamsuar yang hadir dalam rakernas tersebut mengapresiasi dua fokus utama yang disampaikan Presiden Jokowi. Provinsi Riau, memiliki mangrove dan juga gambut. Saat ini tidak kurang dari 178 km hutan mangrove rusak di Riau. Ini tentu perlu penanganan yang baik, dan perlu penanaman kembali.

“Akibat rusaknya mangrove, mengakibatkan terjadinya abrasi terutama di daerah pesisir. Di Bengkalis, Meranti dan daerah pesisir lainnya, abrasi terjadi luar biasa. Ini kita harapkan jadi prioritas oleh BPDLH. Tentu saja, jika mangrove dan gambut di Riau dapat dijaga dan ditanam kembali, ke depan akan menghasilkan oksigen. Tidak saja bermanfaat bagi Indonesia, tapi juga dunia,” kata Gubri.

Bidik Dana BPDLH

Dijelaskan Syamsuar, dari rakernas ini Riau juga berpeluang mendapatkan dana melalui carbon trade yang sudah terlaksana seperti di Kalimantan Timur dan Jambi. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dana di BPDLH sampai saat ini sudah terkumpul mencapai 968,6 juta dolar AS atau Rp14,52 triliun. Uang tersebut bersumber dari dana reboisasi kehutanan, global enviroment facility, bank dunia, ford fondation dan sebagainya.

"BPDLH dapat menjembatani hasil COP 27 dan juga dari hasil KTT G20 di Bali. pemerintah sejak 2019 telah membentuk BPDLH. Fungsinya sebagai pembiayaan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dananya dapat dimanfaatkan berbagai pihak,” kata Gubri seperti yang disampaikan Airlangga.

Untuk diketahui, Rakernas dengan tajuk 'Penguatan Aksi Bersama untuk Pendanaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan', dilaksanakan selama dua hari. Selain Presiden Jokowi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, juga hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya.