RIAUMANDIRI.CO - Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga menilai elektabilitas Anies Baswedan melonjak pasca dideklarasikan. sementara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto alami penurunan.

Jamil melihat hasil survei terbaru yang dirilis Lembaga Survei Indikator (LSI). Hasil survei itu baginya tidak mengejutkan. Sebab, elektabilitas Anies sebelum deklarasi saja sudah tinggi. Setidaknya Anies tetap masuk tiga besar. Padahal saat itu Anies belum melakukan kerja-kerja politik.

"Jadi, elektabilitas Anies pasca deklarasi naik tajam sangat masuk akal. Sebab, Anies sudah mulai melakukan kerja-kerja politik dengan mengunjungi daerah. Setiap berkunjung ke daerah tampak masyatakat sangat antusias dengan  mengelu-elukan Anies," kata Jamil kepada media ini, Jumat (2/12/2022).

Hal itu kata Jamil, juga mengindikasikan masyarakat memang menginginkan perubahan dan perbaikan. Masyarakat tampaknya percaya Anies akan mampu melakukan perubahan dan perbaikan atas pembangunan yang dilakukan rezim saat ini.

"Kenaikan elektabilitas Anies tercermin pada sambutan masyarakat. Mereka datang berduyun-duyun tanpa di bayar. Ini menjadi indikasi kuat dukungan masyarakat memang murni dan menginginkan Anies menjadi presiden," kata Jamil.

Menurut Jamil, peluang elektabilitas Anies akan terus meroket seiring kerja politik yang dilakukannya. Semakin sering Anies ke daerah, akan semakin meningkat elektabilitasnya.

"Hal itu kiranya yang ditakuti kompetitor Anies. Karena itu, Anies sudah sudah mulai dibatasi geraknya dengan pembatalan izin kegiatan di Jawa Barat, Aceh, dan Riau," kata Jamil.

Jamil menyebut cara-cara seperti itu lazimnya terjadi di negara otoriter. Aktifitas yang dilakukan pihak-pihak di luar rezim umumnya dibatasi.

Malah Jamil menilai praktek seperti itu hanya akan membuat Anies semakin dicintai masyarakat. Semakin Anies dibatasi, elektabilitas Anies akan makin meroket.

"Jadi, lebih baik membiarkan Anies menemui masyarakat. Sebab, negeri ini menganut demokrasi, yang sangat mengharamkan praktek represif. Hal itu kiranya harus dipahami pemerintah daerah," saran mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu. (*)